MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi mengakui bahwa secara pribadi ia setuju jika 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dibina terlebih dahulu.
“Tidak fair juga kalau kemudian assessment pertama langsung dipecat harus ada kesempatan kedua ada angin kedua kepada mereka, kalau mereka tidak lolos ya selesai,” kata Islah kepada Mata Indonesia News, Selasa 18 Mei 2021.
Pernyataan ini menanggapi adanya 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak lulus TWK. Namun, Presiden Joko Widodo sudah meredakan suasana dengan memberikan tanggapannya.
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa hasil TWK sebaiknya menjadu masukan sebagai langkah perubahan bagi insitusi KPK.
“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes,” kata Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, jika hasil TWK menunjukkan adanya kekurangan pegawai, masih ada peluang untuk memperbaikinya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Maka, perlu ada langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi.
Selain itu, Presiden Jokowi juga sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai.
 kebangsaan (TWK) dibin){kind=link}