MINEWS, JAKARTA-Wacana pemerintah yang akan menghadirkan dan mengoperasikan O-Bahn, sebagai transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di Indonesia, mendapat kritik pedas dari Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno.
Dirinya tidak setuju saat ini dengan Pemerintah RI yang ingin mengembangkan Transportasi O-Bahn. “Lebih baik diabaikan saja program tersebut,†katanya.
Menurutnya, keterbatasan keuangan negara dan kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangan. Selain pertimbangan biaya, ia menjelaskan bahwa beberapa pihak belum tentu mau menerima konsep transportasi tersebut.
“Selain pertimbangan biaya yang tidak sedikit, belum tentu pemda mau menerima konsep tersebut. Apalagi regulasi untuk menerapkannya belum ada. Bisa jadi masalah baru jika belum dilengkapi dengan regulasi,” katanya.
Berangkat dari hal tersebut, Djoko menilai pembangunan O-Bahn sebaiknya tak perlu dilanjutkan. Pun demikian dengan sarana dan prasarana penunjang yang perlu dibangun perlu menjadi bahan pertimbangan agar ongkos pembangunan tidak terbuang sia-sia.
“Teknologi yang tidak murah, masih asing di Indonesia, butuh waktu menyiapkan prasarana pendukung dan mempelajari teknologinya. Untuk lima tahun ke depan cukup sebagai wacana saja,” katanya.
Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan sebelum merealisasikan wacana ini yang akan dilakukan adalah mengubah kebiasaan masyarakat.
“Konsep Kemenhub adalah kita sedang mendorong, mengubah opini masyarakat terhadap angkutan umum bus,” katanya.
Kemudian untuk merealisasikan O-Bahn juga dibutuhkan regulasi. Saat ini, lanjut dia ada hak parlemen untuk merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan.
Diketahui, O-Bahn adalah transportasi massal berkonsep smart train. O-Bahn merupakan perpaduan antara bus rapid transit (BRT) dengan light rapit transit (LRT). Pengoperasiaannya pun bisa menggunakan jalan umum dan memiliki jalur khusus seperti rel.
 Djoko Setijowarno.){kind=link}