MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Institute for Peace and Security Studies, Sri Yunanto menegaskan bahwa kebijakan otonomi khusus (Otsus) Papua merupakan bentuk solusi untuk menangani permasalahan yang kompleks. Ia menilai bahwa pembentukan Undang-Undang (UU) Otsus juga merupakan salah satu wujud dari pembukaan ruang dialog.
“Otonomi khusus adalah pendekatan pemerintah pada masa reformasi, yang itu bagi saya adalah hasil dari sebuah dialog, jadi itu saya sebut sebagai grand dialog,” kata Sri Yunanto dalam Simposium Nasional bertajuk ‘Dialog Papua: Refleksi, Visi dan Aksi’ di Kanal Youtube HUMAS SIL dan SKSG UI, Sabtu 22 Mei 2021.
Sri Yunanto menilai bahwa dalam dialog yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus, sejauh ini sudah melibatkan perwakilan dari tanah Papua. Adapun Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) turut dilibatkan dalam dialog untuk menangani masalah di Papua.
“Dalam Otsus ini ruang-ruang dialog itu sudah ada, diberikan dalam UU Otsus,misalnya MRP itu merupakan institusi yang mewakili cultural authority, DPRP itu otoritas politik, kalau ada partisipasi politik, bisa diwadahi disitu,” kata Sri Yunanto.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah mengusulkan adanya peningkatan dana otonomi khusus (otsus). Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua.
“Besaran dana otsus, kami pandang perlu ditambah dari 2 persen menjadi 2,25 persen guna mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Papua,” kata Tito.
Ia juga menekankan bahwa dana Otsus masih dibutuhkan oleh Provinsi Papua dan Papua Barat. Mengingat, dana Otsus masih menjadi sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) keduanya selama ini.
 Papua merupakan bentuk solusi untuk menangani permasalahan yang kompleks dialog Otsus dari){kind=link}