 sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris namun operasi militer tetap harus satu komando. gdfgfgdgdgdgdgd gdfgdgdgd gdgdfgdf){kind=link}
MATA INDONESIA, JAKARTA – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi mengingatkan meski kelompok separatis Papua (KSP) sudah ditetapkan sebagai kelompok teroris namun operasi militer tetap harus satu komando.
“Operasi di Papua ini harus satu komando kalau tidak, meskipun sudah ditetapkan sebagai teroris, ini tidak akan berhasil,” kata Islah kepada Mata Indonesia News, Selasa 4 Mei 2021.
Maka, Islah menilai supaya setiap satuan yang bertugas di Papua harus melakukan koordinasi dengan tepat dan jelas. Jika koordinasi tidak rapi maka upaya untuk meredam pergerakan KSP tidak bisa efektif dan optimal.
“Kalau tidak satu komando ini akan carut marut, kenapa? Kita tahu di Papua ini banyak operasi yang tumpang tindih, TNI melakukan operasi , Mabes Polri melakukan operasi , minim sekali komunikasi dan tidak kolaboratif karena bergerak sendiri-sendiri,” kata Islah.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sudah meminta kepada aparat keamanan yang terdiri dari TNI-Polri untuk berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas mengamankan wilayah Papua.
“Pangdam, Kapolda itu supaya berkoordinasi dengan baik di bawah bimbingan Kapolri dan Panglima TNI sehingga semua terkoordinasi,” kata Mahfud.