MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengamat politik Ninoy Karundeng menilai Moeldoko memiliki hak politik yang sama sehingga reaksi keras yang ditunjukkan atas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang justru bisa menjadi bumerang.
“Moeldoko diminta oleh kader Demokrat di KLB Deli Serdang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat sebagai warga negara yang memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih, bukan karena jabatannya sebagai Kepala KSP ( Kepala Staf Presiden),” kata Ninoy, Sabtu 6 Maret 2021.
Ninoy juga menyoroti pernyataan keras Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Moeldoko yang berisi tentang penyesalan SBY mengangkat Moeldoko menjadi Panglima TNI.
“Kekuasaan baginya ditempatkan pada titik tertinggi. SBY menempatkan partai sebagai alat untuk menggenggam kekuasaan, kini kekuasaan itu serasa hilang beralih ke Moeldoko,” kata Ninoy.
Ia menilai bahwa yang disampaikan SBY tidak pada tempatnya karena Moeldoko bukan anak buah SBY sehingga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini tidak berhak menentukan jalan kehidupan dan pilihan politik Moeldoko.
Selain itu Ninoy juga menilai bahwa kader Demokrat sudah meminta Moeldoko sebagai Ketua Umum untuk menyelamatkan partai yang kehilangan arah dan elektabilitasnya.
Adapun pernyataan ini disampaikan menyusul adanya KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumater Utara, Jumat 5 Maret 2021. Saat itu, Moeldoko ditunjuk sebagai Ketua Umum.
