Pengamat: Melihat ke Masa Lalu Tidak Akan Membuat Papua Menjadi Maju

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengamat isu Papua dan Direktur Institute for Peace and Security Studies (IPSS) Sri Yunanto menegaskan bahwa penyelesaian masalah di Papua bisa berjalan dengan baik apabila tujuannya mengacu pada masa depan dan bukan terus-menerus terjebak dalam masa lalu.

“Indonesia harus bicara ke depan, kalau lat masa lalu ngga maju-maju,” kata Sri Yunanto kepada Mata Indonesia News, Rabu 26 Mei 2021.

Dalam hal ini Sri Yunanto menyoroti pada upaya untuk menyelesaikan permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Pengamat isu Papua ini juga menyarankan untuk menggunakan pendekatan non-yudisial untuk menangani masalah tersebut mengingat pendekatan yudisial belum memberikan dampak yang signifikan.

“Kalau kita fokus yudisial kita capek ngga selesai, kenapa ngga pake pendekatan non yudisial, kayak di Afsel rekonsiliasi ada kompensasi retribusi lalu mari dialog,” kata Sri Yunanto.

Meski demikian, pemerintah masih terus melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan di Papua termasuk masalah HAM di masa lalu. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sudah pernah berdialog dengan tim kajian akademik Universitas Cendrawasih (Uncen) Provinsi Papua pada tahun 2020 lalu.

Rektor Uncen, Apolo Safanpo berharap agar kajian akademik tersebut bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

“Kami harapkan dengan adanya hasil kajian akademik ini dan rencana tindak lanjut dari pemerintah pusat melalui bapak Menkopolhukam, semoga ini dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi di tanah Papua,” kata Apolo.

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini