Pengamat: Anies Seharusnya Prioritaskan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Bukan Sibuk Urus Palestina

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa Rudi Kamri mengkritik pergerakan Anies Baswedan yang terkesan terlalu fokus terhadap isu Palestina. Ia menilai seharusnya Anies memberikan perhatiannya kepada warga Jakarta yang saat ini sedang kesulitan selama pandemi Covid-19.

“Kenapa Gubernur DKI Jakarta capek-capek bangun narasi untuk menyelamatkan Palestina kenapa tidak prioritaskan rakyat Jakarta yang sedang krisis karena pandemi,” kata Rudi Kamri di Youtube Kanal Anak Bangsa, Jumat 28 Mei 2021.

Kritikan ini tidak lepas dari seruan Anies Baswedan yang menyebut kemerdekaan Palestina sebagai agenda utama. Pernyataan tersebut akhirnya menuai kritik, Rudi menilai bahwa Anies terlalu berambisi untuk meraup simpati dari publik.

“Harusnya untuk menarik simpati pendukungnya dia punya banyak pilihan yang sehat, tidak harus dengan membohongi publik,” kata Rudi.

Adapun kritikan Rudi terkait hal ini disebabkan manuver Anies Baswedan yang dinilai sudah keluar dari kapasitasnya sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta. Terutama, saat pernyataannya yang mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan dukungan pada Palestina.

Hal tersebut diungkapkan saat Anies Baswedan memberikan sambutan di acara silaturahmi dan halal bihalal virtual Persaudaraan Alumni (PA 212) di Youtube milik FNN TV, 22 Mei 2021 lalu.

Dalam acara tersebut, ia menyebut bahwa kemerdekaan bagi bangsa Palestina selalu menjadi agenda utama dan terus dipertahankan.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini