MATA INDONESIA, JAKARTA-Pembiayaan melalui utang bermanfaat untuk pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna membantu masyarakat bertahan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Pengamat ekonomi Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan pemerintah bahkan berpotensi menambah dana PEN, mengingat saat ini PPKM level 3 dan 4 diperpanjang hingga Agustus 2021, dan kemungkinan terus berlanjut selama peningkatan kasus positif covid-19 masih tinggi.
“Penambahan anggaran belanja bisa berdampak pada penyesuaian pada alokasi pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah sampai dengan akhir tahun nanti. Jika penambahan anggaran besar, tentu rencana pemerintah dalam menarik utang baru akan mengalami penyesuaian,” katanya.
Hanya saja, ia memandang penerbitan surat utang negara pada semester II-2021 lebih berisiko karena kondisi pasar yang masih fluktuatif akibat kemunculan varian baru covid-19.
“Munculnya varian baru covid-19 yang menyerang beberapa negara dan berpotensi mengkoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi. Kondisi fluktuasi pasar keuangan meningkatkan risiko di pasar keuangan,” katanya.
Kenaikan risiko di pasar keuangan, kata dia dapat mendorong peningkatan imbal hasil yang juga akan mengerek bunga utang pemerintah dalam jangka menengah dan panjang.
Oleh karena itu, menurut Yusuf, Bank Indonesia masih memiliki peran penting dalam melakukan intervensi tidak langsung di pasar, dengan menyerap surat utang pemerintah.
Hal ini dilakukan untuk menjaga risiko portofolio utang pemerintah agar tidak berbunga terlalu tinggi.
Solusi lain untuk penambahan pembiayaan, lanjut dia, adalah memanfaatkan gairah investor milenial dalam berinvestasi dengan menerbitkan obligasi ritel.
“Dengan potensi pasar yang relatif masih cukup besar pemerintah bisa menambah porsi penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) ritel jika diperlukan di Semester II-2021 nanti,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran penanganan covid-19 dan PEN akan dinaikkan menjadi Rp 744,7 triliun dari pagu semula sebesar Rp 699,4 triliun.
