Penasehat Senior Papua: Aksi Brutal KSP Tidak Berpengaruh, Otsus Tetap Jalan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Penasehat Senior Papua, Michael Manufandu, menegaskan bahwa aksi brutal yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Papua (KSP) di Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua tidak akan menghalangi niat baik pemerintah untuk melanjutkan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua.

“Dampak tidak terlalu besar, ini di satu wilayah saja. Bisa diisolasikan. Intinya tidak berpengaruh besar. Kebijakan Otsus tetap jalan karena ini masih dalam pembahasan,” kata Michael kepada Mata Indonesia News, Jumat 16 April 2021.

Michael juga menilai agar aparat keamanan yang melibatkan TNI dan Polri terus bersinergi untuk menjaga keamanan masyarakat sipil. Terutama dengan berkoordinasi dengan kepala daerah setempat untuk mengantisipasi pergerakan KSP.

“Untuk masalah keamanan, kepala daerah setempat juga harus dilibatkan karena dia yang pimpin wilayah, otomatis dia mengetahui betul permasalahan di wilayahnya,” kata Michael.

Sejauh ini, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menegaskan bahwa Otonomi Khusus (Otsus) bertujuan untuk memperbaiki percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua, khususnya bagi masyarakat asli Papua.

“Kita harapkan bahwa Otsus ke depan betul-betul sekali lagi bertujuan untuk spiritnya memperbaiki percepatan pembangunan, memperbaiki kesejahteraan, dan afirmasi khususnya terhadap orang asli Papua,” kata Tito.

Tito juga mengingatkan bahwa aspirasi masyarakat Papua harus diperhatikan karena otonomi khusus dan dana otonomi khusus dilandaskan pada semangat membangun kesejahteraan masyarakat asli Papua sebagai prioritas.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini