Pemudik Diimbau Antisipasi 49 Titik Kemacetan di Jawa Barat

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANDUNG – Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi 49 titik kemacaten di Jawa Barat pada mudik pertama saat pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan pengalaman mudik sebelum pandemi, setidaknya ada 49 titik kemacetan.

Titik-titik langganan macet tercatat biasanya di Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Bogor, Cianjur, Bekasi, Sukabumi, Bandung Subang, Purwakarta, dan Karawang.
Kebanyakan disebabkan aktivitas pasar tradisional dan pasar tumpah, terminal resmi dan terminal bayangan, persimpangan jalan, tanjakan, jalan berkelok-kelok, tempat wisata, atau hanya karena memang volume kendaraan yang meningkat.

Kadishub Jawa Barat, A. Koswara mencontohkan kemacetan sudah hampir pasti akan terjadi di daerah Limbangan, Garut namun hal itu sudah diantisipasi.

“Di Limbangan, Kabupaten Garut ada tiga titik pasar. Kemacetan disebabkan banyak orang menyeberang. Nanti akan dibuat pembatasan agar tidak menyeberang sembarangan,” ujarnya.

Kemudian di Cileunyi, kemacetan bisa saja terjadi akibat kebingungan pemudik membaca rambu lalu lintas akibat jalan layang yang abru saja dibuat. Sehingga nantinya akan ditambah rambu-rambu lalu lintas di sekitar exit tol Cileunyi.

“Kami juga menyiapkan Cisumdawu sebagai alternatif menuju Sumedang dan Majalengka,” katanya.

Koswara mengatakan, selain kendaraan pribadi, Dishub Jabar juga telah memastikan angkutan umum, khususnya bus AKDP/AKAP yang akan melayani pemudik sudah melalui pemeriksaan, baik di poll atau pun di terminal saat akan berangkat.

Bus yang dipersiapkan berjumlah 3.709 unit dengan perkiraan mampu mengangkut penumpang sebanyak 166.905 orang perharinya. Pemerintah juga sudah menetapkan tarif batas atas khusus untuk kelas ekonomi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini