Pemprov Jabar Pastikan Posko Covid-19 Menjangkau hingga Semua Desa

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan bahwa sejak 2020, desa dan kelurahan telah mendirikan posko Covid-19. Hal ini sebagai upaya untuk menekan penularan Covid-19 di Jabar dan mendukung instruksi pemerintah puat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

“Terkait instruksi PPKM kami laporkan bahwa dalam dua minggu ini seluruh desa kelurahan harus punya posko Covid-19. Alhamdulilah Jawa Barat selama 2020 sudah membangun di 3.800-an desa dan kelurahan,” kata Ridwan Kamil, 8 Februari 2021.

Ia menegaskan bahwa sekitar 1.500 desa dan kelurahan di Jabar yang belum mendirikan posko Covid-19. Gubernur Jawa Barat ini juga mengatakan bahwa dana desa bisa segera digunakan untuk membangun posko Covid-19 setelah mendapat restu dari pemerintah pusat.

Posko ini nantinya akan diisi oleh sumber daya manusia (SDM) yang memiliki tugas khusus dalam penanganan Covid-19.

“Posko ini memiliki tugas-tugas khusus dengan SDM-SDM untuk melakukan pencegahan sampai melakukan tracing dan rekomendasi treatmen,” kata Ridwan Kamil.

Ia berharap posko ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam upaya penanganan Covid-19 terutama di desa terpencil. Mengingat akses untuk menuju desa terpencil masih sulit dilakukan.

“Ini juga untuk memudahkan penanganan, terutama di desa-desa terpencil,” kata Ridwan Kamil.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Desa Menjadi Pilar Penting Penguatan Ketahanan Ekonomi Nasional

Oleh: Zahra Anindita )*Penguatan ketahanan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh kondisi industri besar dan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan. Ketahanan ekonomi yang kuat justru bertumpu pada kemampuan negara membangun fondasi ekonomi hingga ke tingkat desa. Dalam konteksitulah, pemerintah menghadirkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putihsebagai instrumen strategis untuk memperkuat perekonomian rakyat sekaligus memperluas pemerataan pembangunan.Keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekonomi dari bawah. Program ini tidak hanya dirancang sebagai wadah kegiatan usaha masyarakat, tetapi juga menjadi sarana memperkuat ekosistem ekonomi desa yang lebih produktif, modern, dan berkelanjutan.Saat ini sebanyak 83 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berdiri di berbagai wilayah Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkanbesarnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan ekonomi berbasiskomunitas yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap berbagailayanan ekonomi.Pemerintah memahami bahwa pembangunan ekonomi modern tidakdapat dipisahkan dari transformasi digital. Karena itu, penguatan koperasidesa juga diiringi dengan pembangunan infrastruktur teknologi yang semakin luas dan merata di seluruh Indonesia.Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Farida Dewi Maharani, menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital yang dilakukan pemerintah tidak hanya berorientasi pada penyediaanjaringan telekomunikasi. Pemerintah juga berupaya memastikan infrastruktur tersebut dapatdimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat ekonomi kerakyatanmelalui koperasi desa dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.Farida memandang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki posisistrategis dalam menopang perekonomian nasional. Namun demikian, tantangan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pemanfaatanteknologi digital oleh sebagian besar pelaku UMKM dan koperasi.Data yang disampaikan Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan bahwa dari sekitar 60 juta UMKM...
- Advertisement -

Baca berita yang ini