MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada warganya.
“Kami dapat laporan, dari Menko PMK, ternyata DKI yang tadinya cover 1,1 juta warganya mereka tidak punya anggaran dan minta pemerintah pusat yang covering terhadap 1,1 juta warga,” ujarnya, Rabu 6 Mei 2020.
Padahal sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta sempat mengaku sanggup berbagi dengan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan sosial kepada seluruh warga.
“Jadi tadinya 1,1 juta adalah DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang semuanya diminta cover oleh pemerintah pusat,” Kata Sri Mulyani.
Berkaca dari pengalaman ini, maka ia berjanji untuk mengkaji kembali cara-cara penyaluran bantuan sosial, termasuk sembako agar tepat sasaran sesuai dengan identitas yang dimiliki oleh Kementerian Sosial.
Sri Mulyani juga mengungkapkan ada perbedaan data soal data penerima sembako di Jabodetabek. Sesuai versi pemerintah setempat, pada pekan pertama hanya ada kurang dari 10 persen masyarakat yang menerima bantuan sembako di Jabodetabek. Sementara berdasarkan data terakhir dari Kemensos, implementasi penyaluran bantuan sosial sudah mendekati 80 persen.
“Dalam situasi ini, Presiden sampaikan, pekan ini sebelum Lebaran, 100 persen sudah deliver,” ujarnya