MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta membantah kabar yang menyebut adanya pemotongan anggaran penanganan dan pengendalian banjir dengan nilai Rp 500 miliar.
“Itu anggaran tahun depan. Anggaran DKI saat ini defisit, tapi kalau sudah berjalan, tetap dilanjutkan. Ini nggak ada hubungannya,” ujar Sekretaris Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Dudi Gadesi Asikin di Jakarta, Sabtu 4 Januari 2020.
Dudi menyebut, anggaran dinasnya tersebut mencapai Rp2,7 triliun tahun 2020. Untuk banjir hampir Rp 700 miliar. Sementara Rp 500 miliar itu adalah uang muka untuk pembangunan sistem air minum di Muara Karang.
“Jadi rencananya kita sudah taruh uang muka untuk pembangunan kurang lebih Rp 3,3 triliun. Uang muka tahun depan itu Rp500 miliar, tapi melihat perkembangan sedemikian rupa, sehingga tidak mungkin tertarik. Sehingga itu dikurangi untuk dialihkan di 2021,” kata dia.
Sebelumnya, Anies Baswedan dan jajarannya jadi bulan-bulanan hujatan masyarakat DKI Jakarta akibat banjir yang menggenangi ibu kota sejak Rabu 1 Januari 2020 lalu.
Publik marah setelah mengetahui kabar adanya penyunatan anggaran pengendalian banjir senilai Rp 500 miliar oleh Pemprov DKI Jakarta karena alasan defisit.
