MATA INDONESIA, JAKARTA-Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi salah satu topik yang dibahas di sidang parlemen di Kuala Lumpur oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah.
Dia mengatakan pada 26 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan terpilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi dari ibu kota Indonesia yang baru untuk menggantikan Jakarta.
Pengembangan ibu kota yang baru tersebut dimulai pada 2020 dan proses relokasinya dilakukan pada tahun 2024. Namun karena pandemi Covid-19, rencana pembangunan harus ditunda sementara waktu hingga situasi memungkinkan.
Menurutnya, dalam pelaksanaan pemindahan nanti, mampu berkontribusi dalam percepatan ekonomi lokal di mana Sabah dan Sarawak dapat memperoleh limpahan keuntungan, baik dari sisi arus perdagangan maupun di sektor lain seperti pariwisata.
Perpindahan itu juga diharapkan membuka banyak peluang investasi Malaysia di Kalimantan Timur dengan keterlibatan para pengembang properti Malaysia untuk mengambil bagian dari proyek pembangunan ibu kota tersebut.
Untuk menggali potensi kerja sama itu, Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri (MITI) telah menyelenggarakan serangkaian konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan usulan rencana investasi komprehensif yang ditawarkan kepada pemerintah Indonesia.
“Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan membawa tantangan yang khas terutama dalam masalah lintas batas antara Malaysia dan Indonesia, termasuk penyelundupan, kejahatan lintas perbatasan dan sebagainya,” katanya.
Namun pemerintah Malaysia yakin bahwa setiap masalah lintas batas yang muncul dapat diselesaikan secara efektif dan konstruktif dengan pemerintah Indonesia.
Menurutnya, pemindahan ibu kota Indonesia ke Penajam Paser Utara akan memberikan manfaat yang tinggi bagi kedua negara.
