Pemerintahan Biden Tinjau Sanksi Terhadap Pejabat ICC yang Mengadili Pasukan AS

Baca Juga

MATAINDONESIA, INTERNASIONAL – Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pemerintahan Joe Biden akan meninjau secara menyeluruh sanksi AS terhadap pejabat Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang dijatuhkan karena penyelidikan terhadap pasukan AS di Afghanistan.

“Meskipun kami tidak setuju dengan tindakan ICC (International Criminal Court) terkait dengan situasi Afghanistan, Israel, dan Palestina, sanksi akan ditinjau secara menyeluruh saat kami menentukan langkah kami selanjutnya,” ucap juru bicara Deplu AS dalam tanggapan tertulis, melansir Reuters, Rabu, 27 Januari 2021.

Diketahui, pemerintahan mantan Presiden Donald Trump tahun lalu menuduh pengadilan yang berbasil di Den Haag itu melanggar kedaulatan nasional AS ketika memberi izin penyelidikan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan AS, pasukan Afghanistan, bahkan Taliban.

Ini menargetkan staf pengadilan, termasuk jaksa Fatou Bensouda, dengan pembekuan aset dan larangan perjalanan karena menyelidiki warga AS tanpa persetujuan pemerintah AS. Sementara Paman Sam bukanlah anggota pengadilan.

Menteri Luar Negeri era Presiden Trump, Mike Pompeo juga menentang penyelidikan yang diluncurkan tahun 2019 atas dugaan kejahatan perang di wilayah Palestina, termasuk oleh pasukan Israel.

“Pemerintahan AS yang baru mendukung reformasi demi membantu pengadilan mencapai misi intinya dengan lebih baik dalam menghukum dan mencegah kejahatan kekejaman dan dapat bekerja sama dengan ICC dalam kasus luar biasa,” tuntas sang jubir.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kehadiran TNI-Polri Menjadi Pilar Utama Menjaga Papua Tetap Aman dan Damai

Oleh: Yonas Kogoya*Keamanan dan stabilitas di Papua terus menunjukkan penguatan seiring meningkatnyasinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjagaketertiban wilayah. Berbagai langkah strategis yang dilakukan TNI dan Polri menjadibagian penting dari upaya negara menghadirkan rasa aman sekaligus memastikanpembangunan di Papua berjalan secara berkelanjutan. Situasi tersebut memperlihatkankomitmen kuat negara dalam melindungi masyarakat Papua agar dapat menjalankanaktivitas sehari-hari dengan tenang, produktif, dan penuh harapan menuju masa depanyang lebih maju.Operasi gabungan TNI di bawah kendali Komando Gabungan Wilayah Pertahanan(Kogabwilhan) III bersama Koops Habema menjadi bukti nyata keseriusan negara dalam menjaga stabilitas keamanan di Papua. Keberhasilan aparat dalammempersempit ruang gerak kelompok separatis serta mengamankan berbagaiperlengkapan tempur menunjukkan bahwa upaya penegakan keamanan dilakukansecara profesional, terukur, dan bertanggung jawab. Langkah tersebut sekaligusmemberikan optimisme bahwa Papua semakin berada dalam kondisi yang kondusifuntuk mendukung pembangunan di berbagai sektor.Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Lucky Avianto menegaskan bahwa seluruh operasikeamanan bertujuan memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara aman, termasuk anak-anak yang bersekolah dan masyarakat yang bekerja membangunperekonomian daerah. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa orientasi utama negara adalah melindungi rakyat dan menciptakan suasana damai demi kemajuan Papua. Keamanan bukan hanya soal menjaga wilayah, tetapi juga menjaga harapanmasyarakat agar dapat menikmati pembangunan dan kesejahteraan secara merata.Keberhasilan aparat keamanan dalam menjaga wilayah strategis di Papua juga memperlihatkan semakin kuatnya koordinasi lintas sektor. Dukungan masyarakatterhadap upaya menjaga stabilitas menjadi faktor penting yang mempercepatterciptanya kondisi aman dan tertib....
- Advertisement -

Baca berita yang ini