MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah tidak lagi memprioritaskan pendekatan militer dalam menangani konflik di Papua. Maka sebagai gantinya, pendekatan kesejahteraan yang dijadikan solusi utama untuk meredam gejolak yang terjadi di Papua. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat bertemu dengan Duta besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett.
“Sejak awal, Pemerintah Indonesia memahami dan menyadari bahwa isu Papua tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan militer,” kata Moeldoko.
Penggunaan pendekatan kesejahteraan untuk meredam gejolak di Papua diakui sebagai salah satu solusi tepat. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa pendekatan kesejahteraan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Pendekatan kesejahteraan seharusnya efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, namun dengan situasi yang cukup kompleks pendekatan kesejahteraan ini belum dilakukan secara merata, termasuk adanya perlawanan dari kelompok KST Papua ketika negara melakukan program-program pembangunan. Hal ini tidak boleh menjadi kendala dan harus terus dilakukan,” kata Stanislaus.
Meski demikian upaya pemerintah selama mengatasi masalah Papua tidak mudah karena terdapat kelompok bersenjata yang terus menyerukan kemerdekaan. Kelompok ini pun mulai menyerang fasilitas umum seperti sekolah dan menargetkan penyerangan terhadap guru dan dokter.
Moeldoko juga menegaskan jika pemerintah tidak bisa mengabaikan ancaman dari kelompok separatis dan terorisme. Namun penambahan anggota TNI ke Papua disebut bukan untuk tujuan operasi militer. Adapun operasi militer yang dilakukan di Papuan yaitu pengamanan perbatasan.
