Pemerintah Utamakan Pendekatan Kesejahteraan untuk Meredam Gejolak di Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah tidak lagi memprioritaskan pendekatan militer dalam menangani konflik di Papua. Maka sebagai gantinya, pendekatan kesejahteraan yang dijadikan solusi utama untuk meredam gejolak yang terjadi di Papua. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat bertemu dengan Duta besar Selandia Baru untuk Indonesia Kevin Burnett.

“Sejak awal, Pemerintah Indonesia memahami dan menyadari bahwa isu Papua tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan militer,” kata Moeldoko.

Penggunaan pendekatan kesejahteraan untuk meredam gejolak di Papua diakui sebagai salah satu solusi tepat. Pengamat intelijen dan keamanan Stanislaus Riyanta menilai bahwa pendekatan kesejahteraan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

“Pendekatan kesejahteraan seharusnya efektif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, namun dengan situasi yang cukup kompleks pendekatan kesejahteraan ini belum dilakukan secara merata, termasuk adanya perlawanan dari kelompok KST Papua ketika negara melakukan program-program pembangunan. Hal ini tidak boleh menjadi kendala dan harus terus dilakukan,”  kata Stanislaus.

Meski demikian upaya pemerintah selama mengatasi masalah Papua tidak mudah karena terdapat kelompok bersenjata yang terus menyerukan kemerdekaan. Kelompok ini pun mulai menyerang fasilitas umum seperti sekolah dan menargetkan penyerangan terhadap guru dan dokter.

Moeldoko juga menegaskan jika pemerintah tidak bisa mengabaikan ancaman dari kelompok separatis dan terorisme. Namun penambahan anggota TNI ke Papua disebut bukan untuk tujuan operasi militer. Adapun operasi militer yang dilakukan di Papuan yaitu pengamanan perbatasan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia

Sistem Kontrak Kerja jadi Masalah Generasi Muda, GMNI Singgung Keadilan Ketenagakerjaan di Indonesia Kondisi ketenagakerjaan saat ini menghadirkan berbagai tantangan signifikan yang berdampak pada kesejahteraan pekerja, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kerja dan fenomena fleksibilitas yang eksploitatif atau dikenal sebagai flexploitation. Sistem kontrak sementara kerap menjadi salah satu akar permasalahan, karena tidak menjamin kesinambungan pekerjaan. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat upah, yang sering berada di bawah standar kehidupan layak, serta minimnya kenaikan gaji yang menambah beban para pekerja. Selain itu, kurangnya perlindungan sosial, seperti jaminan kesehatan yang tidak memadai, serta lemahnya penegakan hukum memperkuat kondisi precarization atau suatu kerentanan struktural yang terus dialami oleh pekerja. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya negara juga menjadi penghambat dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif yang potensial, di mana banyak pekerja terjebak dalam tekanan produktivitas tanpa disertai perlindungan hak yang memadai. Dalam konteks ini, generasi muda, termasuk kader-kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika pasar kerja yang semakin eksploitatif. Generasi ini kerap menghadapi kontradiksi antara ekspektasi tinggi terhadap produktivitas dan inovasi dengan realitas kerja yang penuh ketidakpastian. Banyak dari mereka terjebak dalam sistem kerja fleksibel yang eksploitatif, seperti tuntutan kerja tanpa batas waktu dan kontrak sementara tanpa jaminan sosial yang memadai. Akibatnya, kondisi precarization semakin mengakar. Bagi kader GMNI, yang memiliki semangat juang dan idealisme tinggi untuk memperjuangkan keadilan sosial, situasi ini menjadi ironi. Di satu sisi, mereka harus tetap produktif meskipun kondisi kerja tidak mendukung, sementara di sisi lain mereka memikul tanggung jawab moral untuk terus memperjuangkan aspirasi kolektif para pekerja. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga dapat mengikis potensi intelektual, semangat juang, serta daya transformasi generasi muda dalam menciptakan struktur sosial yang lebih adil. Oleh karena itu, peran negara menjadi sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang konkret dan menyeluruh. Kebijakan ini harus memastikan pemenuhan hak-hak dasar pekerja, termasuk perlindungan sosial yang layak, serta penegakan regulasi yang konsisten untuk mengurangi ketimpangan dan menghentikan eksploitasi dalam sistem kerja fleksibel. Tanpa langkah nyata tersebut, ketimpangan struktural di pasar tenaga kerja akan terus menjadi ancaman bagi masa depan generasi muda dan stabilitas tatanan sosial secara keseluruhan.
- Advertisement -

Baca berita yang ini