MATA INDONESIA, JAKARTA – Tak perlu khawatir bagi swasta yang ingin berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pemerintah sedang menyiapkan skema insentif, baik fiskal maupun nonfiskal, untuk menarik pendanaan bagi pembangunan infrastruktur di IKN.
”Insentif itu harus menarik para investor. Dan tidak boleh melanggar ketentuannya yang berlaku,” kata Koordinator Komunikasi dan Informasi Tim Transisi IKN Nusantara Sidik Pramono.
Hingga saat ini skema insentif tersebut belum terpublikasi. Ia menuturkan pemerintah dalam waktu dekat akan menyelesaikan rancangan peraturan dan mengumumkannya ke publik.
Selain merampungkan beleid peraturan mengenai insentif, kata Sidik, saat ini Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe sedang bertemu para calon investor.
Bambang pada Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss, pada Mei 2022 lalu juga gencar mempromosikan IKN Nusantara kepada para pimpinan perusahaan global.
Sidik mengatakan Tim Transisi IKN optimistis akan banyak investor atau swasta asing yang akan tertarik mendanai pembangunan IKN. Karena konsep smart city, sustainable dan green city di IKN.”Dengan konsep IKN yang baik seperti itu, dan juga keseriusan pemerintah, maka akan menarik banyak investor ke IKN,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan untuk memulai pembangunan fisik di IKN Nusantara pada semester II-2022. Pembangunan IKN terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah pembangunan infrastruktur antara lain, Istana Presiden, Gedung MPR/DPR, kantor pemerintahan, markas TNI-Polri, serta perumahan hingga 2024.
Sedangkan, pembangunan IKN tahap dua akan pada 2025-2035 dan tahap tiga pada 2035-2045. Secara total, pemerintah membutuhkan anggaran Rp 466 triliun untuk membangun IKN Nusantara.
