MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah Thailand mencabut status darurat yang bertujuan mengakhiri protes selama tiga bulan terakhir terhadap pemerintah dan monarki yang mengobarkan kemarahan juga puluhan ribu orang turun ke jalan.
Diketahui para demonstran pro demokrasi menuntut Perdana Menteri, Prayuth Ocha-chan turun dari jabatannya. Meski pada akhirnya, sang Perdana Menteri tetap mempertahankan kekuasaan yang ia dapat melalui kudeta tahun 2014.
Selain itu, para demonstran yang berkumpul di Monumen Demokrasi di Bangkok juga meminta reformasi pada kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn sekaligus pembatasan wewenang keluarga kerajaan.
Dalam sebuah pernyataan Pemerintah Thailand resmi mengakhiri status darurat pada pukul 12 malam waktu setempat. Ini berarti menghentikan larangan pertemuan politik yang melebihi 5 orang atau lebih juga pembatasan penerbitan berita yang dapat mempengaruhi stabilitas keamanan Thailand.
“Situasi kekerasan saat ini yang mengarah pada pengumuman status darurat telah mereda dan berakhir. Para pejabat pemerintah dan lembaga negara dapat menegakkan kembali hukum regular,” ucap pernyataan tersebut, melansir Reuters, Kamis, 22 Oktober 2020.
Sebelumnya, kepolisian Thailand membebaskan salah satu pemimpin demonstrasi, Patsaravalee “Mind” Tanakitvibulpon yang ditangkap atas tuduhan menentang status darurat yang diberlakukan pekan lalu.
