Pemerintah Tegaskan Kenaikan Cukai Rokok Sudah Pertimbangkan Nasib Petani

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, bahwa kebijakan pemerintah menaikkan cukai rokok telah melalui pertimbangan nasib petani tembakau.

Ini sekaligus menepis isu di publik yang sebelumnya ramai menyebut pemerintah berupaya mematikan industri rokok dari hulu ke hilir, atau dari petani, pengusaha, sampai penjual eceran.

“Unsur elemen petani kita perhatikan, terutama petani tembakau dan cengkeh. Ini kita melawan impor cengkeh,” ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin 16 September 2019.

Cukai rokok naik 23 persen dan harga jual rokok eceran naik 35 persen pada 2020.

Selain petani, kata Sri, nasib buruk rokok juga tak kalah pentingnya dalam menentukan kebijakan tersebut, terutama para tenaga kerja sigaret kretek tangan. Pemerintah disebutnya masih terus mencoba mencari titik keseimbangan di berbagai elemen tersebut.

Hanya saja, Sri menegaskan, kenaikan cukai rokok ini lebih pada pertimbangan kesehatan. Ia berharap, kenaikan cukai rokok akan membuat para perokok, terutama dari kalangan anak muda, perempuan hingga masyarakat miskin akan berkurang signifikan.

“Di sisi lain kita menjaga rokok ilegal agar tetap gak meningkat. Maka keputusan yang disampaikan di dalma ratas, melihat berbagai aspek itu menaikkan cukai 23 persen untuk 2020 yang semenjak 2018 ga naik,” kata Sri.

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini