Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah terus berkomitmen dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui program rumah subsidi yang dirancang memenuhi standar kualitas bangunan serta kenyamanan lingkungan. Upaya tersebut kembali ditegaskan dalam peninjauan yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari di Perumahan Pondok Banten Indah, Serang, Banten, sebagai bagian dari persiapan akad massal 50 ribu unit rumah yang akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada 18 Desember 2025.
Qodari meninjau langsung kondisi fisik bangunan, infrastruktur pendukung, serta tata lingkungan kawasan. Ia juga berdialog dengan sejumlah warga yang telah menghuni kawasan tersebut selama empat hingga lima bulan. Setelah melihat secara langsung, Qodari menilai kualitas rumah subsidi di lokasi tersebut memenuhi standar yang diharapkan pemerintah.
“Ini persiapan acara akad massal 50 ribu rumah yang insya Allah akan dihadiri Presiden. Jadi ini rapat persiapan menuju acara tersebut,” katanya.
Qodari menegaskan bahwa pemerintah menginginkan rumah subsidi tidak hanya sekadar tersedia, tetapi juga benar-benar layak dihuni dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi MBR. Ia menyampaikan bahwa kebutuhan perumahan nasional terus meningkat sehingga kualitas menjadi faktor utama yang harus dijaga.
“Kebutuhan perumahan kita tinggi dan ritmenya terus naik. Tadi sudah datang, lihat perumahannya, hemat saya bagus, tertata dengan baik, kualitas juga bagus,” ujar Qodari.
Selain meninjau fasilitas dan bangunan, Qodari juga berbincang dengan warga, salah satunya Iman Mutaqin (29), seorang sopir ekspedisi yang telah menempati rumah subsidi dengan skema KPR dan cicilan sebesar Rp1,2 juta per bulan selama 15 tahun. Ia menilai lokasi dan kualitas hunian tersebut sangat membantu pekerja seperti dirinya. Menurut Qodari, testimoni positif dari penghuni menjadi indikator bahwa program perumahan subsidi berjalan sesuai harapan.
“Namanya Pak Iman, driver logistik. Kerjanya sekitar 3 kilometer dari sini, naik motor 15 menit kalau slow,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Qodari juga menyampaikan harapan agar kualitas perumahan subsidi di Banten dapat menjadi rujukan bagi proyek serupa di wilayah lain. Ia optimistis bahwa jika seluruh pemangku kepentingan menjaga standar kualitas, maka MBR akan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari program ini.
“Mudah-mudahan apa yang sudah dilihat hari ini bisa menjadi contoh bagi perumahan-perumahan lain supaya semua perumahan subsidi berkualitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah bisa mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya,” ucapnya.
Qodari juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan perumahan MBR membutuhkan kerja sama menyeluruh antara kementerian teknis, pengembang, dan pemerintah daerah. Ia menyebut Kementerian PKP sebagai pihak yang mengoordinasikan implementasi program tersebut bersama BP Tapera dan para pengembang.
“Ini semua adalah kerja keras, sebuah ekosistem perumahan yang besar. Dirijennya adalah Kementerian PKP yang dipimpin Pak Maruarar Sirait, dan semua pihak di tempat ini,” tuturnya.
Peninjauan Kepala Staf Kepresidenan juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian PKP, Komisaris BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Direktur Utama PT Kawah Anugrah Properti, Muhammad Ridwan, sebagai pihak pengembang. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa pemerintah memastikan rumah subsidi tidak hanya terbangun secara kuantitas, tetapi juga memenuhi standar kualitas yang layak bagi MBR dalam jangka panjang.