Pemerintah Optimistis Capai Terget Lifting 2,02 Juta BODPD Tahun Ini

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pemerintah optimistis target lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional sebesar 2,02 juta barrel oil equivalent per day (BOEPD) tahun ini bisa tercapai. Untuk mengimplementasikan target tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menyiapkan sejumlah upaya untuk menggenjot produksi migas nasional.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, pihaknya sudah memiliki strategi untuk meningkatkan produksi dari lapangan-lapangan migas eksisting. Strategi yang dimaksud diklasifikasina dalam tiga tahapan, yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Yakni dengan Fracturing, balanced drilling adalah salah satu usaha jangka pendek dalam 2 – 3 tahun untuk mempercepat produksi dari lapangan eksisting. Sedangkan untuk jangka menengah, Pemerintah tengah menggalakkan Enhanced Oil Recovery (EOR) untuk aset yang produktif.

“Pertamina aktif di sini. Tapi waktunya agak lama bisa 7 sampai 10 tahun baru mendapatkan respon,” kata Arcandra di Jakarta, Minggu 24 Februari 2019.

Sementara untuk metode jangka panjang, bisa ditempuh dengan cara eksplorasi lapangan migas. Untuk kegiatan eksplorasi ke depan, lanjut Arcandra, rasio keberhasilannya di atas 20 persen atau setiap lima kali eksplorasi baru, ditemukan satu cadangan baru.

“Tentu usaha eksplorasi adalah pilihan tepat menjaga produksi migas. Kita berharap demikian. Apalagi kita punya dana yang akan menopang ditemukannya lapangan baru,” kata dia.

Jumlah dana tersebut ada dalam bentuk komitmen kerja pasti kontrak kerja sama sistem gross split sebesar 2,1 miliar dolar AS. Dari jumlah itu, sebesar 1,1 miliar dolar AS, diantaranya bisa digunakan untuk kegiatan eksplorasi.

Arcandra mengatakan, jumlah dana eksplorasi tersebut jauh lebih baik dibanding dana ekplorasi dengan skema sebelumnya. “Ini dana yang bisa digunakan untuk eksplorasi 5-10 tahun ke depan. Dana ini kami harapkan terus bertambah,” ujarnya.

Semua langkah peningkatan produksi tersebut, lanjut dia, dijalankan demi mengantisipasi ancaman defisit migas atas lonjakan kebutuhan yang kian tinggi di tahun mendatang. Karenanya, Arcandra menekankan bagi pengusaha migas untuk tidak selalu melihat penurunan produksi migas alamiah atau declining.

“Namun harus optimistis lagi dalam mengerjakan eksplorasi,” ujarnya.

Berita Terbaru

Tolak Provokasi dalam Unjuk Rasa demi Memperkuat Demokrasi yang Beradab

Oleh: Bima Aditya )*Demokrasi memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun dukungan terhadap berbagai kebijakan publik. Kebebasan tersebut merupakan hak konstitusional yang menjadi salah satu ciri utama negara demokrasi. Namun, pelaksanaan hak itu tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, menghormati hukum, dan mengedepankan etika dalam kehidupan bermasyarakat.Penyampaian aspirasi melalui aksi unjuk rasa menjadi salah satu bentukpartisipasi publik yang diakui dalam sistem demokrasi Indonesia. Kehadiran demonstrasi menunjukkan bahwa masyarakat memilikikepedulian terhadap arah pembangunan bangsa dan tidak bersikap apatisterhadap berbagai persoalan nasional. Karena itu, ruang demokrasi harustetap dijaga agar mampu menjadi sarana penyampaian gagasan yang konstruktif.Di sisi lain, munculnya tindakan provokatif maupun anarkis dalamsebagian aksi demonstrasi berpotensi mengaburkan substansi tuntutanyang ingin disampaikan. Ketika aksi berubah menjadi kerusuhan, perhatian masyarakat tidak lagi tertuju pada pokok persoalan, melainkanpada dampak yang ditimbulkan. Kondisi seperti ini justru merugikansemua pihak karena tujuan utama penyampaian aspirasi menjadi tidak tercapai secara optimal.Demokrasi yang sehat membutuhkan kedewasaan seluruh elemenbangsa dalam mengelola perbedaan pendapat. Perbedaan pandanganmerupakan sesuatu yang wajar karena setiap warga negara memiliki hakuntuk menyampaikan gagasannya. Akan tetapi, perbedaan tidak bolehberkembang menjadi tindakan yang melanggar hukum ataupun memicukonflik sosial yang dapat mengganggu persatuan.Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri KoordinatorBidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril IhzaMahendra. Menurutnya, demokrasi tidak cukup dijalankan melaluiprosedur politik semata, tetapi harus berdiri di atas supremasi hukum, etika, dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Yusril menilai tidak ada kelompok yang berhak memaksakankehendaknya kepada pihak lain, termasuk ketika berada pada posisimayoritas. Setiap perbedaan seharusnya diselesaikan melalui komunikasiyang santun dan menghormati martabat sesama warga negara.Yusril juga menjelaskan bahwa hukum dan politik memiliki keterkaitanyang erat dalam kehidupan bernegara. Demokrasi akan berkembangsecara sehat apabila kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum, sedangkan hukum tetap menjunjung keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Prinsip tersebut menjadifondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan dan ketertiban.Selain menekankan supremasi hukum, Yusril memandang pembangunandemokrasi Indonesia perlu berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal. Menurutnya, hukum nasional tidak hanya berkembang dari ketentuanformal, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya bangsa, hukum adat, hukumagama, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Pembaruanhukum memang harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi arahperkembangannya tetap perlu mencerminkan karakter bangsa Indonesia.Peran mahasiswa dalam kehidupan demokrasi memang memiliki posisiyang penting. Mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok intelektualyang menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakanpublik. Kritik yang disampaikan diharapkan mampu memperkaya proses pengambilan kebijakan sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah agar terus melakukan perbaikan. Namun, fungsi tersebut akan lebih bermaknaapabila dijalankan melalui cara-cara yang bermartabat, objektif,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini