Pemerintah Inggris Janjikan Uang Rp6,5 Juta Bagi Warga yang Menampung Pengungsi Ukraina

Baca Juga

MATA INDONESIA, LONDON – Pemerintah Inggris berjanji akan membayar orang-orang yang membuka pintu rumahnya untuk warga Ukraina yang melarikan diri dari invasi Rusia yang telah berlangsung sejak Kamis, 24 Februari 2022.

Pada Jumat (11/3), PBB melaporkan bahwa jumlah warga yang melarikan diri sejak Rusia melancarkan serangan telah melampaui angka 2,5 juta jiwa. Angka ini menjadikannya sebagai krisis pengungsi dengan pertumbuhan tercepat di Eropa sejak Perang Dunia II.

Sebuah program baru yang disebut “Rumah untuk Ukraina” akan membiarkan pengungsi dari perang datang ke Inggris. Bahkan jika mereka tidak memiliki ikatan keluarga, kata pemerintah hari Minggu.

Sementara itu, pemerintah Inggris akan membayar warganya sebesar 350 pound atau sekitar 6,5 juta Rupiah per bulan jika mereka memberikan kamar atau properti cadangan untuk jangka waktu minimal enam bulan kepada para pengungsi asal Ukraina.

Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan bahwa Inggris akan membantu memimpin respon global terhadap invasi Rusia di Ukraina, meski ia melarang warganya terjun di medan perang.

Anggota parlemen mendesak pemerintah untuk meniadakan visa dan tes biometrik terhadap warga Ukraina yang mengungsi ke Inggris. Mereka mengatakan bahwa birokrasi diprioritaskan daripada kesejahteraan mereka yang melarikan diri dari perang.

Di bawah skema baru, anggota masyarakat, badan amal, bisnis, dan kelompok masyarakat harus dapat menawarkan akomodasi melalui halaman web pada akhir pekan depan, kata pemerintah.

“Inggris berdiri di belakang Ukraina di saat-saat tergelap mereka dan publik Inggris memahami perlunya menyelamatkan sebanyak mungkin warga dan secepat mungkin,” kata Menteri Perumahan Inggris, Michael Gove, melansir VOA, Minggu, 13 Maret 2022.

“Saya mendesak orang-orang di seluruh negeri untuk bergabung dalam upaya nasional dan menawarkan dukungan kepada teman-teman Ukraina kita. Bersama-sama kita dapat memberikan rumah yang aman bagi mereka yang sangat membutuhkannya,” sambungnya.

Siapa pun yang menawarkan kamar atau rumah harus menunjukkan bahwa akomodasi tersebut memenuhi standar dan mereka mungkin harus menjalani pemeriksaan catatan kriminal.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Sinergi CKG dan Imunisasi Perkuat Perlindungan Kesehatan Anak

Oleh : Arif Nugroho )*Membangun generasi Indonesia yang sehat membutuhkan keterlibatan pemerintah, tenagakesehatan, sekolah, dan keluarga. Integrasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) denganimunisasi bayi dan anak sekolah menjadi langkah strategis yang patut didukung karena mampumemperkuat pencegahan penyakit sejak dini sekaligus meningkatkan efektivitas layanankesehatan bagi masyarakat. Kebijakan ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalammenjaga kesehatan anak sebagai investasi menuju Indonesia Emas 2045.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa mulai tahun 2026 KementerianKesehatan akan mengintegrasikan program CKG dengan imunisasi anak sekolah menjadi satulayanan terpadu. Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah mencatat adanya penurunancakupan imunisasi pada kelompok usia sekolah selama tahun 2025 akibat pelaksanaan duaprogram yang dilakukan secara terpisah.Menurut Budi Gunadi Sadikin, pelaksanaan CKG dan imunisasi pada waktu yang berbedamenyebabkan penggunaan tenaga kesehatan dan sumber daya di lapangan tidak berjalan optimal. Petugas kesehatan harus membagi perhatian terhadap dua kegiatan besar yang berlangsunghampir bersamaan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian target imunisasi di sejumlahdaerah.Integrasi kedua program tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan tersebut denganmenghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih efisien. Melalui satu kunjungan ke sekolah, tenaga kesehatan dapat melaksanakan pemeriksaan kesehatan sekaligus memberikan imunisasikepada siswa sehingga waktu, tenaga, dan biaya operasional dapat dimanfaatkan secara lebihmaksimal.Langkah ini dinilai sejalan dengan transformasi sistem kesehatan nasional yang menempatkanaspek promotif dan preventif sebagai prioritas utama. Pemerintah ingin memastikan bahwa anak-anak Indonesia tidak hanya mendapatkan pengobatan ketika sakit, tetapi juga memperolehperlindungan sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan rutin dan imunisasi lengkap.Sebagai bagian dari penguatan program, Kementerian Kesehatan juga akan melaksanakan BulanImunisasi Anak Sekolah pada November 2026 dengan fokus mengejar cakupan imunisasi difteridan tetanus. Kedua penyakit tersebut masih menjadi ancaman apabila cakupan imunisasimengalami penurunan sehingga pemerintah menilai perlunya langkah percepatan untuk menjagakekebalan kelompok di masyarakat.Selain itu, pemerintah berharap integrasi program dapat memperkuat edukasi kepada masyarakatmengenai pentingnya imunisasi rutin dan jadwal pelaksanaannya. Edukasi dinilai menjadi faktorpenting mengingat masih terdapat sebagian orang tua yang belum memahami manfaat imunisasimaupun pentingnya melengkapi vaksinasi anak sesuai usia.Pemerintah juga memanfaatkan sejumlah momentum nasional untuk meningkatkan cakupanimunisasi di seluruh Indonesia. Pada Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung pada April 2026, tercatat sebanyak 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa telah memperoleh layanan imunisasi. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki antusiasme tinggi ketika akseslayanan diperluas dan sosialisasi dilakukan secara masif.Momentum berikutnya adalah Hari Anak Nasional pada Juli 2026. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Kesehatan menargetkan pemberian imunisasi tambahan kepada 240 ribu anak dan80 ribu orang dewasa. Program serupa juga akan dikaitkan dengan peringatan Hari Ulang TahunKemerdekaan Republik Indonesia serta Hari Kesehatan Nasional pada November mendatang.Perluasan perlindungan kesehatan masyarakat juga dilakukan melalui penambahan jenis vaksindalam program imunisasi nasional. Saat ini pemerintah telah menyediakan 14 antigen, termasuktiga vaksin baru yaitu PCV, HPV, dan rotavirus. Penambahan tersebut mencerminkan keseriusanpemerintah dalam memperluas perlindungan kesehatan masyarakat, terutama bagi bayi dan anak-anak.Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir di bidang kesehatan semakin memperkuatoptimisme terhadap keberhasilan kebijakan ini. Pemerintah berhasil memperluas layanan CekKesehatan Gratis, meningkatkan distribusi vaksin ke berbagai daerah, serta menjangkau ratusanribu masyarakat melalui berbagai kegiatan imunisasi nasional. Capaian tersebut menjadi fondasipenting bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia.Di sisi lain, isu imunisasi juga menjadi perhatian dalam kebijakan Pemerintah KabupatenBanyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikat imunisasi lengkap saatproses Sistem Penerimaan Murid Baru tahun 2026 untuk jenjang PAUD dan SD. Kebijakantersebut memunculkan diskusi mengenai keseimbangan antara perlindungan kesehatan dan hakmemperoleh pendidikan.Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly atau Amure menilai langkah tersebut dapatdipahami sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi. Menurut Amure, munculnya kembali kasus campak di sejumlah daerah menjadi pengingatbahwa imunisasi masih memegang peranan penting dalam mencegah penyakit menular yang berbahaya bagi anak-anak.Meski mendukung penguatan program imunisasi, Amure menegaskan bahwa sekolah tidak bolehmenolak calon peserta didik hanya karena belum memiliki imunisasi lengkap. Hak memperolehpendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang dijamin oleh konstitusi sehingga tidak bolehdikurangi oleh persoalan administrasi kesehatan.Menurut Amure, sekolah justru dapat menjadi mitra strategis dalam memperluas cakupanimunisasi nasional karena memiliki akses langsung kepada peserta didik dan keluarga. Dengankoordinasi yang baik, perlindungan kesehatan anak dapat berjalan beriringan dengan pemenuhanhak pendidikan tanpa harus saling bertentangan.Sinergi antara CKG dan imunisasi bayi serta anak sekolah pada akhirnya menjadi langkahpenting dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan produktif. Dukunganmasyarakat, sekolah, tenaga kesehatan, dan pemerintah daerah akan menjadi kunci keberhasilanprogram tersebut. Semakin dini upaya pencegahan penyakit dilakukan, semakin besar pula peluang Indonesia menciptakan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan.)* Penulis...
- Advertisement -

Baca berita yang ini