Pemerintah Fokus Membangun Ekosistem Usaha yang Berpihak pada Nelayan

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sebagai salah satu negara dengan laut terluas di dunia, masyarakat di Indonesia kerap menggantungkan hidupnya dari laut. Khususnya yang berada di wilayah pesisir. Saat ini setidaknya ada 2,3 juta orang di wilayah Nusantara yang berprofesi sebagai nelayann.

Nelayan di Indonesia tergolong kecil atau nelayan yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi walau penangkapan ikan lazim menggunakan kapal tangkap ikan, di Indonesia mayoritas kegiatan itu dilakukan tanpa kapal penangkap.

Konsekuensi dari luas dan beragamnya kondisi perairan Indonesia adalah sangat besarnya potensi perikanan di negeri ini. Dari catatan Kementerian BUMN, potensi perikanan laut mencapai 12,54 juta ton per tahun dan perikanan darat sebesar tiga juta ton per tahun.

Nelayan di negara kepulauan ini juga memegang peran penting bagi masa depan ekonomi dan kedaulatan pangan bangsa. Pasalnya, 54 persen asupan protein nasional diperoleh dari kontribusi nelayan melalui produk ikan dan makanan laut lainnya.

“Dengan kondisi begitu, nelayan Indonesia tidak boleh seperti ayam yang kelaparan di lumbung padi. Dengan potensi sebesar itu harus ada cara bagaimana kita bisa memenuhi kesejahteraan nelayan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan nasional,” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir.

Lantaran itulah, demi kemajuan perikanan Indonesia, Erick Thohir mengaku hendak membangun ekosistem perikanan Indonesia lewat kolaborasi BUMN. Dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Erick juga akan mendorong BUMN seperti Himbara, Perindo, Perinus, hingga PNM untuk terlibat dalam ekosistem tersebut.

“Tantangan di sektor perikanan sangat kompleks. Kita harus ikut perubahan. Kalau kita berdiam diri, kita tidak akan ke mana-mana,” ujar Erick.

Saat berkunjung ke sejumlah daerah dan berdiskusi dengan para nelayan, Erick juga mengaku mendapat informasi dari nelayan yang berhadapan pada sejumlah hal yang memengaruhi produktivitas. Baik itu dari sisi permodalan, pendampingan, hingga akses pasar.

Pembangunan ekosistem perikanan akan meniru jejak kesuksesan ekosistem pertanian dalam program Makmur. Terintegrasi dari hulu ke hilir, dan telah menjangkau 200 ribu hektare pada empat komoditas utama. Yakni sawit, tebu, jagung, dan padi. “Dengan fokus pada produk yang laku di pasar. Pendapatan petani naik 46 persen,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG 3T: Pemerataan Program Gizi Nasional

Oleh : Andika PratamaPendekatan pemerataan pembangunan tidak dapat hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk ke wilayah perkotaan atau dari pesatnya pembangunan infrastruktur di pusat-pusatekonomi. Tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional juga terletak pada kemampuan negara menghadirkan layanan dasar secara adil hingga menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dalam konteks tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan strategis yang menunjukkan komitmen pemerintah untukmemastikan tidak ada warga negara yang tertinggal dalam memperoleh hak atas pemenuhan giziyang layak. Kehadiran skema khusus MBG bagi wilayah 3T merupakan bukti bahwa pemerintahmemahami tantangan geografis Indonesia sekaligus berupaya menghadirkan solusi yang adaptifterhadap kondisi di lapangan.Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional bersama Badan Komunikasi Pemerintah menunjukkankeseriusan dalam merancang mekanisme khusus pelaksanaan MBG di daerah 3T. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari menjelaskan bahwa karakteristik wilayah 3T berbeda dengan kawasan perkotaan sehingga membutuhkan skema pelayanan tersendiri. Kondisigeografis yang sulit dijangkau, jumlah penduduk yang relatif sedikit, hingga keterbatasaninfrastruktur menjadi faktor yang menyebabkan model pelayanan konvensional melalui SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi belum sepenuhnya dapat diterapkan secara optimal. Pernyataantersebut mencerminkan bahwa pemerintah tidak sekadar memaksakan satu pola kebijakannasional, melainkan memilih pendekatan yang lebih fleksibel agar manfaat program benar-benardapat dirasakan masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing daerah.Langkah pemerintah untuk mengevaluasi berbagai alternatif mekanisme distribusi juga menunjukkan adanya kebijakan yang berbasis pada realitas lapangan. Pemanfaatan kantinsekolah sebagai salah satu opsi pelayanan merupakan bentuk inovasi yang patut diapresiasi. Namun pemerintah juga memahami bahwa tidak seluruh sekolah di wilayah 3T memiliki fasilitastersebut. Karena itu, berbagai alternatif lain masih terus dikaji agar pelaksanaan MBG tetapberjalan efektif tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Program MBG sesungguhnya memiliki dimensi pembangunan yang jauh lebih luas dibandingsekadar penyediaan makanan bergizi. Program ini menjadi investasi jangka panjang dalammenciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan mampu bersaing di tingkatglobal. Perbaikan status gizi sejak usia dini akan berkontribusi terhadap penurunan angkastunting, peningkatan kemampuan belajar anak, serta penguatan kualitas pendidikan nasional. Dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia yang lebih baik akan meningkatkan dayasaing bangsa, termasuk dalam berbagai indikator pendidikan internasional seperti Programme for International Student...
- Advertisement -

Baca berita yang ini