Pemerintah AS Sebut Prabowo Sosok Penting

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump siap menyambut Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kabarnya mantan Komandan Pasukan Khusus itu akan melakukan lawatan ke Negeri Paman Sam dan bertolak pada Jumat, 16 Oktober 2020.

Sebagaimana diketahui, Prabowo menjadi sorotan di Indonesia karena diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Timor Timur. Akibat hal ini, Prabowo tak dizinkan memasuki wilayah AS.

Akan tetapi pemerintah AS dikabarkan mencabut defacto larangan masuk Prabowo. Dan sejak dilantik menjadi Menteri Pertahanan, sosok pria 68 tahun ini memegang peranan penting bagi pemerintah AS yang ingin meningkatkan hubungan kerjasama di bidang keamanan dengan Indonesia.

“Menteri Prabowo merupakan Menteri Pertahanan yang ditunjuk oleh presiden yang telah terpilih sebanyak dua kali di Indonesia, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” ucap salah seorang pejabat pertahanan AS yang tak disebutkan namanya, melansir Reuters, Kamis, 14 Oktober 2020.

“Dia merupakan mitra kami, kemitraan yang sangat penting. Dan penting bahwa kami berhubungan dengannya dan memperlakukannya sebagai seorang mitra,” sambung sumber tersebut.

Sebelumnya, visa Prabowo sempat ditolak oleh Departemen Luar Negeri AS saat ia ingin menghadiri wisuda sang anak di Universitas Boston. Akan tetapi pemerintah AS sendiri tak pernah menjelaskan mengapa visanya ditolak.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara, PSEL, dan Masa Depan Pengelolaan Sampah Indonesia

*) Oleh: Citra Ningrum OktaviaPemerintah tengah menghadapi salah satu tantangan paling mendesak dalampembangunan nasional, yakni darurat sampah perkotaan yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa penyelesaian menyeluruh. Timbunan sampah yang terusmeningkat tidak lagi sekadar persoalan kebersihan lingkungan, melainkan telahmenjadi ancaman serius bagi kesehatan publik, kualitas ekosistem, hingga ketahananenergi nasional. Di tengah situasi tersebut, langkah pemerintah menggandengDanantara Indonesia untuk mempercepat pembangunan fasilitas PengolahanSampah menjadi Energi Listrik (PSEL) merupakan keputusan strategis yang menunjukkan keberanian negara keluar dari pola lama pengelolaan sampah yang stagnan. Penandatanganan nota kesepahaman pembangunan PSEL di enam lokasibersama 13 pemerintah daerah menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi bekerjadengan pendekatan parsial, tetapi mulai membangun sistem pengelolaan sampahyang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang.Lebih jauh, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentangpercepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrikmemperlihatkan adanya keseriusan politik pemerintah dalam membenahi tata kelolasampah nasional. Menko Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa regulasitersebut telah mendorong langkah konkret pemerintah pusat dan daerah untukbergerak lebih cepat dalam pembangunan PSEL. Target pembangunan sedikitnya 25 lokasi PSEL dalam dua hingga tiga tahun ke depan bukan hanya ambisi administratif, melainkan kebutuhan nyata untuk mengatasi kedaruratan sampah di puluhankabupaten dan kota. Selama ini, banyak proyek pengolahan sampah tersendat akibatbirokrasi panjang, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan ketidakjelasan pembagiankewenangan. Karena itu, penyederhanaan prosedur serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah, Danantara, dan pihak-pihak terkait menjadi fondasi pentingagar proyek strategis ini tidak kembali terjebak pada pola lamban yang merugikanmasyarakat.Selain itu, keterlibatan Danantara Indonesia memberi dimensi baru dalampembiayaan dan tata kelola proyek infrastruktur lingkungan di Indonesia. Selama ini, pengelolaan sampah kerap dipandang sebagai sektor yang minim nilai ekonomisehingga tidak menarik bagi investor besar. Padahal, di berbagai negara maju, pengolahan sampah telah berkembang menjadi industri energi hijau yang bernilaitinggi dan berkelanjutan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini