Pemerintah akan Gunakan Kendaraan Tanpa Awak di IKN

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah akan mengoperasikan kendaraan tanpa awak atau kendaraan otonom atau autonomous vehicle (AV) di kawasan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Kendaraan jenis ini merupakan moda transportasi masa depan. Dan akan menjadi bagian dari sistem transportasi cerdas atau intelligent transport system (ITS).

“Ini sejalan dengan konsep IKN. Yakni green and smart city yang mengutamakan penggunaan energi baru terbarukan dan ramah lingkungan. Jadi, penggunaan kendaraan listrik dan kendaraan otonom sejalan dengan konsep IKN,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jumat, 19 Agustus 2022.

Kendaraan tanpa awak ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya, tepat waktu, konsumsi bahan bakarnya hemat hingga 15 persen, mengurangi emisi karbon. Mengatasi kemacetan lalu lintas, dan mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian manusia (human error) hingga 40 persen.

Budi Karya mengatakan, masih ada sejumlah tantangan dalam mewujudkan AV sebagai bagian dari sistem transportasi nasional. Misalnya, kesiapan jalan, kondisi lingkungan, jaringan internet, regulasi teknis yang terkait dengan laik jalan, termasuk pelaksanaan uji kendaraan.

“Pemerintah saat ini tengah menyusun dan mematangkan regulasi yang terkait dengan kendaraan otonom. Untuk mewujudkan AV menjadi bagian dari sistem transportasi nasional, pemerintah membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari banyak pihak, seperti akademisi dan kalangan swasta,” katanya.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Gotong Royong Warga dan Pemerintah Jadi Benteng Aceh dari Separatisme Pascabencana

Oleh: Zulfikar Ramdan *) Bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh padapenghujung 2025 tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan fasilitas publik, tetapi juga menghadirkan tantangan sosial yang memerlukan kewaspadaanbersama. Di tengah suasana duka dan proses pemulihan yang masih berlangsung, muncul upaya-upaya simbolik yang berpotensi membangkitkan kembali narasikonflik masa lalu. Namun, arus utama di Aceh justru menunjukkan penolakan tegasterhadap segala bentuk separatisme, seiring menguatnya konsolidasi sosial antaramasyarakat dan pemerintah. Pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif’an, menilaibahwa kemunculan simbol-simbol yang berkaitan dengan gerakan separatis tidakdapat dipahami sebagai ekspresi netral. Ia berpandangan bahwa simbol tersebutmemiliki muatan ideologis dan historis yang kuat, sehingga kehadirannya di ruangpublik berisiko membuka kembali memori konflik yang selama ini telah ditutupmelalui proses perdamaian panjang. Dalam konteks pascabencana, iamengingatkan agar situasi psikologis masyarakat yang sedang rentan tidakdimanfaatkan untuk kepentingan provokasi. Ali juga mengamati adanya pergeseran pola separatisme di era digital, di mana narasi konflik tidak lagi disuarakan melalui kekuatan fisik, melainkan melalui simboldan propaganda emosional di media sosial. Menurutnya, upaya memelintir rasa ketidakadilan atau penderitaan akibat bencana menjadi alat delegitimasi negaramerupakan bentuk ancaman baru terhadap stabilitas sosial. Karena itu, iamenekankan pentingnya kehadiran negara dan masyarakat secara bersamaanuntuk menutup ruang tumbuhnya narasi semacam itu. Di lapangan, respons Aceh justru bergerak ke arah sebaliknya. Pemerintah daerahbersama masyarakat memperlihatkan soliditas yang kuat dalam menghadapidampak bencana. Sejak akhir Desember 2025, Pemerintah Aceh mengerahkansekitar 3.000 Aparatur Sipil Negara ke berbagai wilayah terdampak banjir dan tanahlongsor. Para ASN tidak hanya ditugaskan membersihkan material sisa bencana, tetapi juga memastikan layanan dasar seperti kesehatan, administrasikependudukan, dan fasilitas umum tetap berjalan. Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua Posko Penanganan BencanaHidrometeorologi menilai bahwa penugasan ASN merupakan bentuk kehadirannegara yang konkret di tengah masyarakat. Dengan turun langsung ke lapangan, aparatur negara dapat memahami kebutuhan riil warga, sekaligus membangunkedekatan emosional yang memperkuat kepercayaan publik. Kehadiran tersebutdipandang sebagai langkah penting untuk menjaga stabilitas sosial di tengah situasidarurat. Gotong royong menjadi benang merah yang menyatukan berbagai elemen. Sejumlah lembaga kemanusiaan bersama relawan lokal, TNI, Polri, dan pelajarmenggelar aksi pembersihan lingkungan dan pembukaan kembali akses jalan di berbagai kabupaten terdampak. Keterlibatan alat berat dipadukan dengan tenagawarga setempat, menciptakan percepatan pemulihan fisik tanpa menghilangkanperan aktif masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa pemulihan Aceh bertumpu pada kerja kolektif, bukan pada satu aktor semata. Sejumlah kepala daerah menyampaikan bahwa pola kerja sama tersebut sangatmembantu pemerintah daerah. Gotong...
- Advertisement -

Baca berita yang ini