MATA INDONESIA, JAKARTA – Upaya pemekaran Papua oleh pemerintah dan DPR diharapkan tidak menciptakan kemiskinan baru di sana.
”Pemekaran yang bertujuan positif untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ini diharapkan tidak menciptakan kemiskinan baru di Papua. Hal itu mengingat pemekaran Papua saat ini berjalan bersama sejumlah proyek strategis pemerintah beranggaran besar. Yakni penanganan gelombang ketiga pandemi Covid-19 dan pembangunan ibu kota negara baru,” ujar anggota DPD dari Papua Filep Wamafma, Senin 7 Februari 2022.
Menurutnya, dengan sejumlah proyek itu, jangan sampai program pemekaran Papua yang menjadi amanat pasal 76 UUNomor 2/2021 tentang Otonomi Khusus menjadi anak tiri. Seperti pemenuhan transfer dana ke Papua yang tidak mampu terwujud dan justru berpotensi menimbulkan kemiskinan baru.
Di satu sisi, wakil rakyat asal Papua Barat ini meyakini pemekaran menjadi langkah dan harapan baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dia memandang ada tantangan mengiringi agenda pemekaran daerah di tanah Papua saat ini karena pemerintah memerlukan anggaran yang besar untuk proyek penanganan pandemi. Dan pembangunan ibu kota negara baru.
”Terus terang, saya cukup khawatir dapatkah pemekaran ini dapat pengawalan terus. Bukan hanya sampai pada seremonialnya, melainkan juga pada transfer dana ke daerah,” kata dia.
Ia melanjutkan, peningkatan transfer dana pemerintah ke daerah ini menjadi tuntutan dari pemekaran. Hal itu karena pemerintah daerah, termasuk daerah pemekaran baru, berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan. Baik dalam bentuk dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).
”Kita harus jujur bahwa Papua dan Papua Barat masih sangat bergantung pada dana transfer daerah karena selama 2016-2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua tidak pernah mencapai 10 persen dari APBD,” ujarnya.
Contohnya di Papua. PAD 2016 bernilai Rp 1,098 triliun atau 8,8 persen dari total APBD sebesar Rp.2,438 triliun. Lalu pada 2017, persentasenya meningkat menjadi 9,4 persen. Tetapi menurun menjadi 7,4 persen di tahun 2018 atau senilai Rp1,009 triliun. Dari total APBD yang mencapai Rp13,548 triliun.
Pada saat pemekaran, dia memandang transfer dana ke daerah menjadi semakin besar. Karena setiap provinsi memiliki hak desentralisasi yang sama.
Kemudian, dia juga mengingatkan pemerintah agar setelah pemekaran, Papua tidak terabaikan di tengah padatnya program pemerintah yang lain.
Menurut dia, alokasi dana itu menjadi salah satu insentif dan modal awal bagi pemerintah daerah otonom baru untuk mengoptimalkan pendapatan sendiri. Dengan demikian, pemerintah daerah otonom baru dapat mengurangi ketergantungan terhadap keuangan pemerintah pusat dan tidak mereproduksi kemiskinan baru.
