Pembangunan SATRIA-1 Sudah 70 Persen, Mengorbit Juni 2023

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johny G Plate, meninjau progres pembangunan Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-1. Prosesnya telah mencapai 70 persen.

Melihat dari perkembangan pembangunan infrastruktur tersebut, satelit itu dapat mengorbit sesuai dengan rencana yakni Juni 2023.

“Dapat meluncur ke orbit sesuai jadwal pada Juni 2023. Dan mulai beroperasi komersial pada kuartal 4 tahun 2023,” kata Juru Bicara Kominfo, Dedy Permadi, Jumat 11 Maret 2022.

Dengan mengorbitnya high-throughput satellite (HTS) itu, maka akan membuat jaringan telekomunikasi di seluruh pelosok dalam negeri semakin berkualitas. Mengingat, infrastruktur tersebut mampu menyediakan konektivitas layanan akses internet di 150 ribu titik di tanah air.

”Di pertemuan itu membahas terkait progres pembangunan satelit SATRIA-1 sebagai high-throughput satellite untuk menyediakan konektivitas internet di 150.000 titik layanan publik di Indonesia,” kata Dedy.

Selanjutnya, Menkominfo mengadakan rapat dengan CEO Thales International, Madam Pascale Sourisse. “Hal ini untuk memenuhi kebutuhan peluncuran satelit itu yang rencananya pembiayaanya oleh Pemerintah Prancis melalui Public Investment Bank Prancis,” ujarnya.

Menteri Johny juga bertemu Menteri Keuangan dan CEO BPI untuk membahas rencana tambahan investasi di bidang digital oleh Pemerintah Prancis di Indonesia. Menteri Kominfo juga bertemu dengan Menteri Perdagangan Luar Negeri Prancis, Minister Franck Riester.

Jubir Kementerian Kominfo Dedy Permadi menyatakan pembiayaan pembangunan SATRIA-2A 150 Gbps oleh Thales Alenia Space bernilai sekitar USD 600 Juta.

“Sedangkan pembangunan digital broadcasting di Indonesia untuk TVRI sebesar hampir USD400 juta. Lalu, terkait rencana pembangunan Pusat Data Nasional atau Government Cloud kedua Pemerintah Indonesia yang dibiayai oleh Pemerintah Prancis membutuhkan dana sebesar USD400 Juta,” katanya.

Dari rangkaian pertemuan dalam kunjungan kerja itu, menurut Jubir Dedy Permadi, Menteri Kominfo memperoleh komitmen total pembiayaan dari Pemerintah Prancis mencapai sekitar USD1,4 Miliar.

“Dukungan ini tentu akan memberi kontribusi bagi geliat pengembangan sektor digital nasional, terutama di tengah tren utilisasi dan inovasi teknologi digital yang makin meningkat,” kata Dedy Permadi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini