Pembangunan Rel KA Layang Dimulai, Akses dan Pertumbuhan Ekonomi Bangkit

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Infrastruktur masih jadi fokus utama pemerintah salah satunya pembangunan untuk akses transportasi. Hal itu dilakukan untuk mempermudah akses para pelaku ekonomi dan menghidupkan daerah yang dilaluinya.

Terbaru, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi memulai pembangunan rel ganda kereta api (KA) Solo-Semarang fase 1 segmen Solo Balapan-Kalioso sepanjang 10 kilometer spoor (Km’sp), yang sekitar 1,8 Km’sp nya akan dibangun secara layang (elevated).

Ini merupakan rel layang terpanjang di Indonesia, yang diharapkan dapat mengatasi kemacetan di perlintasan sebidang Simpang Joglo – Solo.

Kemenhub bersama Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Surakarta, bersinergi melakukan penataan perlintasan sebidang kereta api di Simpang Joglo, Solo, Jateng.

Adapun penataan yang dilakukan yaitu: Pertama, pembangunan rel ganda kereta api elevated (layang) sepanjang 1,8 Km’sp yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub.

Desain konstruksi jembatan rel layang mengadopsi kearifan lokal yang ada kota Solo yaitu Batik Sidomukti, Pasar Klewer dan Keraton.

Proyek rel ganda KA Solo Balapan-Kalioso sepanjang 10 Km’sp, dibangun dengan biaya sekitar Rp920 Miliar yang berasal dari rupiah murni dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Ditargetkan, pembangunannya selesai pada akhir 2023.

Kedua, pembangunan underpass jalan nasional yang menghubungkan antara Jalan Ki Mangunsarkoro dan Jalan Sumpah Pemuda yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Ketiga, pembebasan lahan jalan provinsi dan kabupaten/kota oleh Pemprov Jateng dan Pemkot Solo.

Menhub mengungkapkan, jalur kereta di Simpang Joglo ini memiliki frekuensi pergerakan kereta api yang cukup padat, karena dilintasi oleh tiga jenis kereta yaitu: Kereta Jarak Jauh (penumpang dan barang), Kereta Bandara Adi Sumarmo (BIAS), dan Kereta Komuter Solo-Jogja.

Adanya Simpang Joglo membuat headway (waktu kedatangan) kereta api menjadi lebih dari 30 menit. Dengan dibangunannya rel layang diharapkan headway kereta api turun signifikan menjadi kurang dari 15 menit.

“Lalu lintas di Simpang Joglo ini sangat padat dan menjadi titik kemacetan. Dengan adanya penataan ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah lalu lintas jalan dan pergerakan kereta api,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini