Pembangunan di Papua masih terus digencarkan pemerintah di berbagai sektor hingga saat ini. Komitmen tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah sangat serius menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat Papua. Pemerintah pusat hingga daerah saling bersinergi untuk mewujudkan Papua semakin maju dengan pembangunan secara fisik maupun non fisik. Pemerintah berupaya memberikan pelayanan publik secara optimal kepada seluruh masyarakat Papua agar mereka dapat hidup nyaman dan sejahtera di Bumi Cenderawasih.
Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan Papua yaitu Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). RIPPP merupakan perencanaan terpadu antar sektor dan daerah yang mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik, yang disusun bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat Papua yang mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Sementara SIPPP adalah platform sistem informasi terintegrasi dalam kerangka RIPPP.
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan peluncuran RIPPP 2022–2041 dan SIPPP merupakan tahapan penting pembangunan Papua. Dengan diluncurkannya dokumen tersebut, pemerintah memperkenalkan arah pembangunan jangka panjang wilayah Papua. Pihaknya berharap ini menjadi momen penting dalam mendorong sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan serta penganggaran, kolaborasi pemerintah pusat, daerah, maupun pelaku pembangunan lainnya dalam percepatan pembangunan wilayah Papua.
Suharso Monoarfa juga menjelaskan pemerintah memutuskan untuk mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam program percepatan pembangunan di Tanah Papua yang mulai bergulir pada tahun 2024. Pendekatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dilakukan secara bertahap, yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pendekatan keamanan juga diberikan perhatian secara khusus, karena untuk menjamin kedamaian di Papua.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menargetkan pembangunan rumah sakit pemerintah tipe B di Kabupaten Nabire, guna meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah setempat.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, dr. Silwanus Sumule mengatakan untuk menjalankan satu layanan kesehatan komprehensif yang dikerjakan seluruhnya di Provinsi Papua Tengah, dibutuhkan rumah sakit rujukan provinsi yang tipenya adalah Rumah Sakit tipe B. Hal itu sesuai dengan tuntutan RIPPP tahun 2022-2041 yang mengusung visi besar terwujudnya Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera. Sebagai upaya mewujudkan Papua Sehat Pemprov Papua Tengah membangun RS Tipe B.
Menurut Silwanus, kesehatan adalah fondasi, tidak bisa bicara Papua cerdas dan Papua produktif jika Papua itu tidak sehat. Pihaknya menjelaskan filosofi dasar yang mesti dipegang adalah bahwa kesehatan itu bukan segala-galanya tapi tanpa kesehatan segala-galanya menjadi tidak mungkin. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan penguatan layanan dasar melalui penguatan pada level Puskesmas dan layanan rujukan dengan penguatan pada rumah sakit.
Berdasarkan RIPPP mengenai Papua sehat, dalam waktu tidak terlalu lama Papua Tengah akan mempunyai rumah sakit rujukan provinsi atau yang disebut Rumah Sakit tipe B. Adapun maksud untuk mempercepat pembangunan Rumah Sakit Tipe B adalah agar memotong mata rantai rujukan keluar Provinsi Papua Tengah.
Diharapkan dengan adanya rumah sakit itu kelak, maka rujukan dari kabupaten-kabupaten bisa diselesaikan di ibukota Provinsi Papua Tengah tanpa perlu rujukan pasien keluar dari Papua Tengah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diputuskan bahwa Rumah Sakit Tipe B rujukan Papua Tengah sudah bisa beroperasi di tahun 2026.
Pembangunan yang sangat jelas terlihat dan dirasakan manfaatnya secara langsung bagi masyarakat Papua adalah di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur telah banyak terealisasikan di Papua seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini semata-mata untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk membuka aksesibilitas pendidikan pada wilayah Terdepan, Terluar dan Terpinggirkan (3T).
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Yohana Paliling mengatakan infrastruktur menjadi salah satu pendukung terbukanya akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Infrastruktur seperti jalan dan jembatan, perlu dibuka untuk mendekartkan masyarakat dengan pelayanan yang disediakan pemerintah.
Jalan dan jembatan diperlukan untuk menjadi penghubung aksesibilitas serta memudahkan pemerintah untuk menjangkau masyarakat. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyaralat harus bertumbuh. Untuk itu, akses harus dibuka agar dapat menjangkau masyarakat.
Yohana menjelaskan prioritas pembangunan Kabupaten Mimika pertama yakni meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki daya saing. Untuk menciptakan SDM berdaya saing, maka perlu didukung dengan infrastruktur memadai agar masyarakat di kampung-kampung juga dapat mengakses pendidikan yang baik. Pembangunan infrastruktur sangat mendukung pemerataan sarana dan prasarana dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jika infrastruktur memadai, sarana prasarana merata maka prioritas utama untuk meningkatkan SDM berdaya saing akan tercapai.
Berbagai pembangunan yang sudah banyak mendukung kehidupan masyarakat di Papua sudah sepatutnya diapresiasi. Jangan biarkan hasil pembangunan tersebut dirusak atau diabaikan fungsinya begitu saja. Masyarakat Papua harus menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan itu dengan baik untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Mari kawal pembangunan di Papua secara berkelanjutan demi kemajuan Bumi Cenderawasih.
