Mata Indonesia – Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sejak dulu telah memiliki struktur sosial yang beragam.
Oleh karenanya, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan berbagai kajian, termasuk aspek demografi, sosial, dan budaya, dalam pemindahan IKN.
Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat akan membantu terwujudnya IKN yang “Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable”.
Pembangunan IKN pun tidak hanya bersifat fisik kawasan atau pengembangan infrastruktur kewilayahan, tapi juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat lokal yang kemudian diharapkan dapat menjadi modal berharga untuk turut terlibat dan berperan aktif dalam membangun IKN.
Selain berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat lokal, hal ini juga dapat meredusir potensi konflik sosial yang timbul dari masuknya jutaan warga pendatang.
Terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Mulai dari sektor infastruktur, pelayanan, pendidikan tinggi, hingga industri digital dan inovasi. Hal ini akan menyerap tenaga kerja yang signifikan.
Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan Otorita IKN, Diany Sadiawati, mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal sangat penting untuk kesuksesan pembangunan IKN.
“Pelibatan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan inisiatif yang mempromosikan praktik berkelanjutan, upaya konservasi, dan pengelolaan lingkungan, serta ekowisata yang akan menciptakan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat lokal,” ujar Diany Sadiawati.
Di samping itu, Anggota Komisi II DPR RI, A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, mengatakan bahwa pada tahap pertama pembangunan IKN sudah langsung berdampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat setempat.
Sejak adanya pembangunan IKN, geliat ekonomi masyarakat sangat terlihat. Masyarakat yang tadinya kesulitan mencari lapangan pekerjaan, kini sudah banyak yang mempunyai penghasilan sebagai pekerja di IKN termasuk jasa-jasa penyewaan kendaraan. Terlihat juga banyaknya renovasi-renovasi rumah kayu milik para penduduk sekitar.
Opini beberapa pihak yang mengkhawatirkan adanya pengusiran masyarakat adat di lokasi proyek serta proses pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek sosial, mampu dijawab dan ditemukan solusinya oleh Pemerintah.
Namun, perlu terus dilakukan penguatan komunikasi dan literasi guna menghindari pemahaman keliru di tengah masyarakat. Terlebih, pemindahan IKN juga memiliki tingkat urgensi yang tinggi di antaranya untuk menghadapi tantangan masa depan khususnya sesuai visi Indonesia Maju 2045, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia, dan kondisi objektif Jakarta yang menanggung beban terlalu besar sebagai Ibu Kota.
Reporter: Seto Hadi
