Pembangunan IKN Nusantara Libatkan dan Sejahterakan Masyarakat Lokal

Baca Juga

Mata Indonesia – Provinsi Kalimantan Timur yang terpilih sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sejak dulu telah memiliki struktur sosial yang beragam.

Oleh karenanya, Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan berbagai kajian, termasuk aspek demografi, sosial, dan budaya, dalam pemindahan IKN.

Pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik sosial, ekonomi, maupun budaya masyarakat akan membantu terwujudnya IKN yang “Smart, Green, Beautiful, dan Sustainable”.

Pembangunan IKN pun tidak hanya bersifat fisik kawasan atau pengembangan infrastruktur kewilayahan, tapi juga pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat lokal yang kemudian diharapkan dapat menjadi modal berharga untuk turut terlibat dan berperan aktif dalam membangun IKN.

Selain berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat lokal, hal ini juga dapat meredusir potensi konflik sosial yang timbul dari masuknya jutaan warga pendatang.

Terdapat beberapa sektor yang akan dikembangkan di IKN agar masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Mulai dari sektor infastruktur, pelayanan, pendidikan tinggi, hingga industri digital dan inovasi. Hal ini akan menyerap tenaga kerja yang signifikan.

Staf Khusus Bidang Pembangunan Berkelanjutan Otorita IKN, Diany Sadiawati, mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat lokal sangat penting untuk kesuksesan pembangunan IKN.

“Pelibatan tersebut dilakukan melalui pendidikan dan inisiatif yang mempromosikan praktik berkelanjutan, upaya konservasi, dan pengelolaan lingkungan, serta ekowisata yang akan menciptakan ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat lokal,” ujar Diany Sadiawati.

Di samping itu, Anggota Komisi II DPR RI, A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, mengatakan bahwa pada tahap pertama pembangunan IKN sudah langsung berdampak positif bagi perkembangan perekonomian masyarakat setempat.

Sejak adanya pembangunan IKN, geliat ekonomi masyarakat sangat terlihat. Masyarakat yang tadinya kesulitan mencari lapangan pekerjaan, kini sudah banyak yang mempunyai penghasilan sebagai pekerja di IKN termasuk jasa-jasa penyewaan kendaraan. Terlihat juga banyaknya renovasi-renovasi rumah kayu milik para penduduk sekitar.

Opini beberapa pihak yang mengkhawatirkan adanya pengusiran masyarakat adat di lokasi proyek serta proses pembangunan yang tidak mempertimbangkan aspek sosial, mampu dijawab dan ditemukan solusinya oleh Pemerintah.

Namun, perlu terus dilakukan penguatan komunikasi dan literasi guna menghindari pemahaman keliru di tengah masyarakat. Terlebih, pemindahan IKN juga memiliki tingkat urgensi yang tinggi di antaranya untuk menghadapi tantangan masa depan khususnya sesuai visi Indonesia Maju 2045, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia, dan kondisi objektif Jakarta yang menanggung beban terlalu besar sebagai Ibu Kota.

Reporter: Seto Hadi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Efisiensi dan Akuntabilitas Kunci Keberlanjutan Program MBG

Oleh: Moeini Syakir*)Dalam siklus kebijakan publik, fase paling menentukan bukanlah saat sebuah program diluncurkan, melainkan ketika program tersebut mulai memasuki tahap evaluasi dan penyempurnaan. Program yang matang bukan program yang terus berekspansi tanpa koreksi, melainkan program yang mampu melakukanpenataan, memperbaiki kelemahan, dan memperkuat akuntabilitas tanpa kehilangan tujuan utamanya. Dalamkonteks itulah langkah terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) patut dibaca sebagai bagian dari proses pendewasaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).Prinsip itulah yang tampaknya sedang ditunjukkan dalam fase terbaru Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di bawah penataan tata Kelola yang baru, fokus kebijakan justru tidak diarahkan pada ekspansibesar-besaran, melainkan pada konsolidasi, efisiensi, dan penataan tata kelola. Pilihan kebijakan tersebutmenarik karena menunjukkan adanya kesadaran bahwa program sebesar MBG membutuhkan fondasikelembagaan yang kuat sebelum diperluas secara lebih agresif.BGN baru-baru ini secara terbuka menyatakan bahwa prioritas pertamanya adalah memastikan penggunaananggaran berlangsung secara efisien tanpa mengurangi target utama program, yaitu pemenuhan gizimasyarakat. Kepala BGN Nanik S Deyang meyakini program MBG tidak hanya berhubungan denganpeningkatan kualitas gizi, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di lapisan bawah. Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.Pendekatan ini penting karena salah satu tantangan terbesar dalam program sosial berskala nasional adalahmenjaga keseimbangan antara perluasan manfaat dan disiplin fiskal. Tidak sedikit program publik yang kehilangan efektivitas karena terlalu fokus pada ekspansi kuantitatif tanpa memastikan kesiapan sistempendukungnya. Dalam konteks tersebut, langkah melakukan moratorium pembukaan titik baru dan dapurbaru patut dipahami sebagai upaya manajemen risiko, bukan perlambatan komitmen.Melalui kebijakan moratorium tersebut, BGN ingin terlebih dahulu mengevaluasi apakah dapur-dapur yang sudah beroperasi telah bekerja secara optimal atau justru mengalami kelebihan kapasitas. Pendekatan inimencerminkan prinsip dasar kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), yakni memastikan keputusanekspansi dilakukan berdasarkan kebutuhan riil dan data lapangan, bukan semata-mata target administratif.Lebih jauh lagi, evaluasi tersebut juga diarahkan untuk mengatasi persoalan distribusi layanan yang belummerata. Selama ini, sebagian wilayah di Pulau Jawa memiliki konsentrasi fasilitas yang relatif lebih tinggidibandingkan kawasan lain. Karena itu, penataan ulang menjadi penting agar program MBG tidak hanyabesar secara angka, tetapi juga adil secara geografis.Di sinilah aspek menarik dari strategi baru BGN. Setelah melakukan penataan, perhatian akan diarahkanpada kawasan yang selama ini belum banyak tersentuh layanan, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, danterluar (3T). Dengan kata lain, efisiensi yang dimaksud bukanlah pengurangan layanan, melainkanoptimalisasi sumber daya agar manfaat program menjangkau lebih banyak kelompok yang membutuhkan.Langkah tersebut juga mendapat dukungan dari kesiapan infrastruktur yang telah dibangun pemerintah. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Kementerian PU telah menyelesaikanpembangunan 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 30 provinsi, termasuk di berbagai wilayah 3T. Seluruh fasilitas tersebut kini memasuki tahap serah terima kepada BGN untuk selanjutnya dioperasikan.Kehadiran infrastruktur yang telah selesai dibangun memberikan ruang bagi BGN untuk melakukanpenataan secara lebih sistematis. Dengan fasilitas yang sudah tersedia, fokus dapat dialihkan padapeningkatan kualitas operasional, penguatan pengawasan, serta efektivitas distribusi layanan. Dalammanajemen program publik, pendekatan seperti ini jauh lebih berkelanjutan dibandingkan ekspansi yang terlalu cepat namun tidak ditopang kesiapan kelembagaan.Di tengah proses transisi tersebut, muncul pula sejumlah kritik yang mempertanyakan aspek meritokrasidalam pergantian kepemimpinan BGN. Kritik tentu merupakan bagian penting dalam demokrasi dan harusdihormati. Namun dalam perspektif kebijakan publik, ukuran utama keberhasilan adalah kemampuanmenghadirkan perbaikan tata kelola dan menghasilkan kinerja yang dapat diukur.Terdapat sejumlah langkah yang menunjukkan orientasi pada pengawasan dan perbaikan standarpelaksanaan program. Salah satu contohnya adalah pengetatan sertifikasi kelayakan dapur MBG dan langkahpenutupan sejumlah dapur yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan layanan. Dari sudut pandang tatakelola publik, keberanian melakukan koreksi semacam ini merupakan indikator penting bahwa kualitaslayanan ditempatkan di atas kepentingan administratif semata.Dalam praktik internasional, reformasi program sosial hampir selalu diawali dengan fase konsolidasi. Banyak negara yang berhasil menjalankan program kesejahteraan secara berkelanjutan justru karena merekaberani menghentikan sementara ekspansi ketika menemukan persoalan tata kelola. Tujuannya sederhana,memastikan uang publik menghasilkan manfaat publik yang maksimal.Karena itu, pergantian keberanian pemerintah berbenah melalui BGN seharusnya tidak semata-mata dibacasebagai pergantian figur, tetapi sebagai momentum memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Keputusan melakukan efisiensi, evaluasi menyeluruh, penguatan pengawasan keuangan, serta penataandistribusi layanan menunjukkan bahwa pemerintah sedang berupaya membawa MBG memasuki fase yang lebih matang.Masyarakat tidak akan menilai sebuah program dari seberapa cepat ia berkembang, melainkan dari seberapabesar manfaat yang benar-benar dirasakan. Efisiensi mampu berjalan seiring dengan peningkatan kualitaslayanan, pemerataan akses hingga wilayah 3T, serta penguatan akuntabilitas penggunaan anggaran, sehinggaMBG bukan hanya menjadi program pemenuhan gizi, tetapi juga contoh bagaimana kebijakan publik besardapat dikelola secara bertanggung jawab, efektif, dan berkelanjutan.*) Pemerhati Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini