Pembagian Bansos di Kota Yogya Tak Tepat Sasaran, Forpi Yogya Desak Pemkot Lakukan Evaluasi Pendataan

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA-Pembagian bantuan sosial (bansos) belum sepenuhnya tepat sasaran di Kota Jogja. Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta terima aduan warga pemilik kendaraan roda empat yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM).

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba mengatakan, sebagai tindak lanjut atas aduan warga Bintaran Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Forpi Kota Yogyakarta, mendatangi sejumlah warga Rabu (20/9/2022).

“Guna memastikan apakah bantuan sosial BLT BBM sebesar Rp500 ribu itu betul-betul tepat sasaran atau tidak,” katanya, Kamis 22 September 2022.

Dari informasi sejumlah warga yang ditemui Forpi Kota Yogyakarta ada beberapa fakta. Pertama, warga yang mendapatkan bantuan BLT BBM memiliki kendaraan roda empat. Kedua, warga yang mendapatkan bantuan masih memiliki hubungan keluarga dengan Ketua RT. Ketiga, warga miskin tapi tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali.

“Dari hasil penelusuran dan informasi, kami dapatkan ada dua mobil yang terparkir sepanjang pinggir jalan depan gapura. Menurut informasi warga sekitar bahwa dua mobil tersebut milik kedua warga yang kebetulan kakak-beradik mendapatkan bantuan Bansos BLT BBM,” ungkap Kamba.

Setelah Forpi Kota Yogyakarta menanyakan ke salah satu warga penerima bansos BLT BBM mengaku punya mobil untuk usaha jualan sosis. Dan berkilah tak menerima bansos BLT BBM namun menyebut nominal angka Rp500 ribu bansos BLT BBM.

“Kemudian masih di kawasan Bintaran, Forpi Kota Yogyakarta menemui seorang warga guna mencari informasi terkait warga yang mengadu ke Forpi Kota Yogyakarta bahwa tidak mendapatkan bantuan padahal statusnya seorang janda,” sebutnya

Dari informasi itu ditemukan bahwa warga tersebut benar seorang janda, suaminya yang kini sudah almarhum seorang pensiunan PNS Angkatan Laut, memiliki usaha jualan makanan di daerah Timoho dan memiliki rumah tingkat.

“Sementara itu salah seorang warga yang mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah dan bekerja sebagai tukang sapu di pasar. Dari kondisi rumah yang diperlihatkan masih layak huni meskipun kecil,” ujarnya.

Temuan-temuan itu Forpi Kota Yogyakarta dapatkan sebagai tindak lanjut atas aduan warga Kota Yogyakarta ke Posko Aduan Bantuan Sosial (Bansos) terhadap dampak dari kenaikan harga BBM.

Sejak posko aduan bantuan BLT BBM dibuka yakni mulai tanggal 10 September 2022 hingga 20 September 2022 kemarin, aduan warga yang masuk sudah ada sekitar 20 orang. Baik datang langsung, datang ke kantor Forpi Kota Yogyakarta maupun melalui layanan aduan melalui Whatsapp.

“Posko aduan bantuan BLT BBM tetap dibuka hingga penyaluran Dana Transfer Umum (DTU) kepada 4.276 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) rampung tersalurkan,” ujarnya.

Temuan-temuan ini, disebut Kamba, akan disampaikan ke Dinas Sosial Pemkot Yogyakarta dengan harapan dapat disampaikan ke Kementerian Sosial sebagai bahan evaluasi untuk membenahi penyaluran bansos BLT BBM maupun bansos lainnya ke depan, sehingga bansos bisa lebih tersalurkan dengan tepat sasaran.

“Akurasi data penerima bantuan sosial berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kemensos masih banyak ditemukan masalah dan segera diperbaiki karena beberapa temuan di lapangan warga yang justru mampu, malah mendapatkan bantuan,” ucap Kamba.

“Selain itu hal yang penting adalah edukasi kepada masyarakat terkait mental memiskinkan diri yang harus dihilangkan,” tambahnya.

Kamba juga mengatakan, dia dimintai data KTP penerima BLT BBM yang diduga salah sasaran oleh Dinsos Nakertrans Kota Yogyakarta. Bahkan, Kepala Dinsos Nakertrans sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

“Tapi belum tahu bagaimana hasilnya,” kata Kamba.

Reporter: Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mengulik Strategi Gerindra di Pilkada Sleman, Gabung Koalisi dulu sambil Jalan Pilih Kandidat Potensial

Mata Indonesia, Sleman- Peta politik untuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sleman terus berkembang dinamis menjelang Pilkada Sleman 2024. Sejumlah partai politik aktif membentuk koalisi strategis, salah satunya adalah DPC Gerindra Sleman.
- Advertisement -

Baca berita yang ini