Pembagian Bansos di Kota Yogya Tak Tepat Sasaran, Forpi Yogya Desak Pemkot Lakukan Evaluasi Pendataan

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA-Pembagian bantuan sosial (bansos) belum sepenuhnya tepat sasaran di Kota Jogja. Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta terima aduan warga pemilik kendaraan roda empat yang memperoleh Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM).

Anggota Forpi Kota Yogyakarta, Baharuddin Kamba mengatakan, sebagai tindak lanjut atas aduan warga Bintaran Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Forpi Kota Yogyakarta, mendatangi sejumlah warga Rabu (20/9/2022).

“Guna memastikan apakah bantuan sosial BLT BBM sebesar Rp500 ribu itu betul-betul tepat sasaran atau tidak,” katanya, Kamis 22 September 2022.

Dari informasi sejumlah warga yang ditemui Forpi Kota Yogyakarta ada beberapa fakta. Pertama, warga yang mendapatkan bantuan BLT BBM memiliki kendaraan roda empat. Kedua, warga yang mendapatkan bantuan masih memiliki hubungan keluarga dengan Ketua RT. Ketiga, warga miskin tapi tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali.

“Dari hasil penelusuran dan informasi, kami dapatkan ada dua mobil yang terparkir sepanjang pinggir jalan depan gapura. Menurut informasi warga sekitar bahwa dua mobil tersebut milik kedua warga yang kebetulan kakak-beradik mendapatkan bantuan Bansos BLT BBM,” ungkap Kamba.

Setelah Forpi Kota Yogyakarta menanyakan ke salah satu warga penerima bansos BLT BBM mengaku punya mobil untuk usaha jualan sosis. Dan berkilah tak menerima bansos BLT BBM namun menyebut nominal angka Rp500 ribu bansos BLT BBM.

“Kemudian masih di kawasan Bintaran, Forpi Kota Yogyakarta menemui seorang warga guna mencari informasi terkait warga yang mengadu ke Forpi Kota Yogyakarta bahwa tidak mendapatkan bantuan padahal statusnya seorang janda,” sebutnya

Dari informasi itu ditemukan bahwa warga tersebut benar seorang janda, suaminya yang kini sudah almarhum seorang pensiunan PNS Angkatan Laut, memiliki usaha jualan makanan di daerah Timoho dan memiliki rumah tingkat.

“Sementara itu salah seorang warga yang mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah dan bekerja sebagai tukang sapu di pasar. Dari kondisi rumah yang diperlihatkan masih layak huni meskipun kecil,” ujarnya.

Temuan-temuan itu Forpi Kota Yogyakarta dapatkan sebagai tindak lanjut atas aduan warga Kota Yogyakarta ke Posko Aduan Bantuan Sosial (Bansos) terhadap dampak dari kenaikan harga BBM.

Sejak posko aduan bantuan BLT BBM dibuka yakni mulai tanggal 10 September 2022 hingga 20 September 2022 kemarin, aduan warga yang masuk sudah ada sekitar 20 orang. Baik datang langsung, datang ke kantor Forpi Kota Yogyakarta maupun melalui layanan aduan melalui Whatsapp.

“Posko aduan bantuan BLT BBM tetap dibuka hingga penyaluran Dana Transfer Umum (DTU) kepada 4.276 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) rampung tersalurkan,” ujarnya.

Temuan-temuan ini, disebut Kamba, akan disampaikan ke Dinas Sosial Pemkot Yogyakarta dengan harapan dapat disampaikan ke Kementerian Sosial sebagai bahan evaluasi untuk membenahi penyaluran bansos BLT BBM maupun bansos lainnya ke depan, sehingga bansos bisa lebih tersalurkan dengan tepat sasaran.

“Akurasi data penerima bantuan sosial berupa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kemensos masih banyak ditemukan masalah dan segera diperbaiki karena beberapa temuan di lapangan warga yang justru mampu, malah mendapatkan bantuan,” ucap Kamba.

“Selain itu hal yang penting adalah edukasi kepada masyarakat terkait mental memiskinkan diri yang harus dihilangkan,” tambahnya.

Kamba juga mengatakan, dia dimintai data KTP penerima BLT BBM yang diduga salah sasaran oleh Dinsos Nakertrans Kota Yogyakarta. Bahkan, Kepala Dinsos Nakertrans sudah melakukan peninjauan langsung ke lokasi.

“Tapi belum tahu bagaimana hasilnya,” kata Kamba.

Reporter: Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara Dorong Kontribusi Program Swasembada Pangan

Oleh: Puteri Mahesa Widjaya*) Indonesia memasuki babak baru dalam upaya mewujudkan kemandirian pangannasional melalui langkah-langkah progresif yang digerakkan oleh Badan PengelolaInvestasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini tampil sebagai simboltransformasi pengelolaan aset negara yang bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapijuga berpihak pada kebutuhan strategis bangsa. Dengan visi kuat dan strategi terukur, Danantara membuktikan diri sebagai motor penggerak utama program swasembadapangan. Langkah-langkahnya mencerminkan optimisme masa depan, di mana kekuatandomestik diolah menjadi sumber daya nasional yang berdaulat. Danantara hadir bukansekadar sebagai pengelola investasi, tetapi sebagai garda depan perubahan yang membawa harapan besar bagi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia. Komitmen Danantara terhadap program swasembada pangan mendapat apresiasi dariberbagai pihak, termasuk legislatif. Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menyampaikan harapan besar agar Danantara dapat menjadi pemimpin dalam penguatan kedaulatanpangan nasional. Ia menegaskan bahwa Danantara memiliki kapasitas kelembagaanuntuk mengonsolidasikan aset-aset negara, termasuk lahan dan alat produksi yang belum terkelola secara maksimal. Menurutnya, banyak aset tanah milik negara, baikyang dikelola BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara, Perhutani, maupun ID Food, yang dapat diberdayakan untuk mendukung ketahanan pangan. Dukungan ini menjadipenguat arah kebijakan Danantara dalam memanfaatkan kekuatan domestik gunamemenuhi kebutuhan strategis bangsa. Salah satu fokus utama Danantara dalam mewujudkan swasembada pangan adalahkonsolidasi aset-aset negara berupa lahan produktif. Melalui identifikasi dan pemetaanulang terhadap lahan-lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, Danantara mengambil langkah proaktif untuk menjadikannya sebagai basis produksipangan. Lahan milik negara yang berada di bawah pengelolaan berbagai BUMN kinidiarahkan untuk mendukung pertanian strategis, termasuk komoditas pangan pokokyang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Hal ini sejalan dengan visijangka panjang pemerintah untuk menjadikan tanah sebagai sumber dayaberkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Tak hanya itu, Danantara juga mengedepankan revitalisasi pabrik dan alat produksiyang tersebar di berbagai wilayah. Dengan menghidupkan kembali fasilitas produksimilik negara, Danantara membangun fondasi industri pangan yang kuat dan efisien. Pabrik-pabrik yang telah dipulihkan akan difungsikan kembali sebagai pusat pengolahanhasil pertanian, gudang logistik, maupun sebagai pusat distribusi bahan pokok. Langkahini akan mempercepat rantai pasok, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkandaya jangkau pangan ke seluruh penjuru nusantara. Dukungan Danantara terhadap ketahanan pangan juga ditunjukkan melalui konsolidasisektor pupuk. Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwadalam rencana kerja tahun 2025, industri pupuk menjadi salah satu prioritas utama. Konsolidasi ini mencakup pembangunan dan perbaikan pabrik, serta penyederhanaanproses bisnis agar produksi lebih efisien. Menurutnya, strategi ini bertujuan menurunkanbiaya produksi pupuk dan memastikan ketersediaannya bagi petani di seluruh wilayahIndonesia. Langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa Danantara tidak hanya fokuspada aspek korporasi, tetapi juga pada pelayanan terhadap kepentingan publik secaraluas. Dony juga menjabarkan bahwa Danantara telah menetapkan tiga klaster program utama: restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan. Ketiga pilar ini menjadi fondasidalam optimalisasi sembilan sektor strategis BUMN, termasuk sektor pangan, pupuk, kawasan industri, dan hilirisasi komoditas. Program kerja ini mencerminkan keseriusanDanantara dalam membentuk sistem industri nasional yang tangguh dan efisien, dengan tujuan akhir mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional. Untuk memastikan keberlanjutan seluruh inisiatif tersebut, Danantara juga menekankanpentingnya penguatan tata kelola kelembagaan, termasuk di bidang manajemen risiko, legalitas aset, sumber daya manusia, dan keuangan. Pendekatan ini menunjukkanbahwa transformasi yang dilakukan Danantara bukan semata-mata pada sisi fisik atauaset, tetapi juga menyangkut reformasi manajerial yang menyeluruh. Dalam konteks ini, Danantara hadir sebagai wajah baru dari pengelolaan investasi negara yang modern, efisien, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Langkah-langkah strategis Danantara juga didukung dengan kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dankomunitas lokal. Kemitraan yang inklusif ini menjadi kekuatan penting dalammempercepat implementasi program swasembada pangan secara merata di berbagaiwilayah Indonesia. Dengan memperkuat sinergi, Danantara memastikan bahwa setiapelemen dalam rantai nilai pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi, dapatberfungsi optimal. Dalam konteks pembangunan nasional, kehadiran Danantara menjadi representasi daritekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Pengelolaan aset negara yang diarahkanuntuk kebutuhan rakyat merupakan bentuk nyata dari ekonomi berdaulat. Melaluilangkah-langkah konkret yang dilakukan saat ini, Danantara tidak hanya memperkuatsektor pangan, tetapi juga meneguhkan peran strategis BUMN sebagai instrumenpembangunan nasional yang relevan dan berdampak langsung. Dengan arah yang jelas dan semangat kolaboratif yang tinggi, Danantara diyakini akanmenjadi lokomotif baru dalam mewujudkan swasembada pangan yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian pangan, dan Danantara berada di garda depan perjuangan ini, membawa harapan, solusi, danmasa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. *Penulis merupakan Jurnalis Ekonomi dan Investasi
- Advertisement -

Baca berita yang ini