Pelabelan Status Teroris, Cara untuk Menangani KSTP Hingga ke Akarnya

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pelabelan status teroris dinilai tepat disematkan kepada kelompok separatis dan teroris Papua (KSTP). Hal ini bertujuan supaya penanganan terhadap kelompok tersebut bisa ditelusuri hingga ke akar-akarnya.

“Kalau dilabeli teroris skalanya sudah beda, skalanya perusakan sudah berbeda. Itu shock therapy pemerintah, karena kalau teroris itu sampai akar-akarnya dilihat. Siapa yang menyumbang dana mereka,” kata Freddy Numberi dalam Simposium Nasional bertajuk ‘Dialog Papua: Refleksi, Visi dan Aksi’ di Kanal Youtube HUMAS SIL dan SKSG UI, Jumat 21 Mei 2021.

Freddy juga mengatakan bahwa dengan label teroris, maka penelusuran mendalam terkait kepemilikan senjata dan amunisi bisa dilakukan mendalam. Apabila, ada indikasi keterlibatan oknum maka akan dilakukan penindakan tegas.

“Berarti ada yang beli senjata, ada yang kasih uang untuk mereka beli senjata kan begitu , logika saja. Mereka mencuri dari gudang senjata? Mana gudang senjata mereka bongkar? Kata Freddy.

Adapun, penyematan status teroris terhadap KSTP ini juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah Organisasi Pemuda Adat Papua yang menilai bahwa KSTP sudah layak disebut sebagai teroris.

Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Jan Arebo menyatakan dukungannya karena kelompok separatis dan teroris tersebut selalu melakukan aksi teror dan membunuh masyarakat. Ia menyampaikan hal ini kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Kami memberikan dukungan penuh kepada BNPT untuk menetapkan status KSTP sebagai teroris lokal. Kenapa demikian? Karena mereka selalu melakukan teror, pembunuhan, kemarin kira baru saksikan 2 guru dibunuh,” kata Jan Arebo.

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini