PCNU Karawang Gelar Pemilihan Ketua, Mandat Para Ulama Jadi Syarat Utama

Baca Juga

MATA INDONESIA, KARAWANG – Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Karawang akan menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) untuk memilih ketua pada 26 -27 Maret 2022.

Salah satu syarat untuk menjadi calon ketua PCNU adalah harus memiliki 7 mandataris ulama di Majelis Wilayah Cabang (MWC).

Steering Commite penyelengaraan Konfercab PCNU Karawang Emay Ahmad Maehi mengungkapkan pihaknya tengah mempersiapkan penyelenggaran Konfercab PCNU Karawang tahun 2022 dalam rangka pemilihan ketua baru.

”Insya Allah pada 26-27 Maret ini di Pondok Pesantren (Ponpes) Attarbiyah di Telagasari,” kata Emay, Jumat 18 Maret 2022.

Pemilihan akan digelar secara voting dari 30 suara pimpinan MWC dan 1 dari kepengurusan di Karawang. ”Jadi secara voting nanti 30 MWC di seluruh Karawang dan 1 dari PCNU,” katanya.

Bagi bakal calon yang aktif di partai politik diharuskan untuk membuat surat pengunduran diri. ”Nah, bagi bakal calon yang aktif di partai harus melampirkan surat pengunduran diri,” ujarnya.

Reporter: Rizky Aulia 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini