PBB Didesak Copot Status Priyanka Chopra sebagai Duta

Baca Juga

MINEWS, INTERNASIONAL - PBB didesak agar segera menghapus nama aktris India, Priyanka Chopra sebagai salah satu duta.

Desakan ini datang dari pemerintah Pakistan yang marah besar karena Chopra diduga ikut mengkampanyekan dan mendukung terjadinya perang antara Pakistan dan India, yang saat ini hubungannya tengah memanas.

Chopra disebut telah mendukung upaya pemerintah India di bawah kepimpinan Narendra Modi yang telah membuat situasi di Kashmir semakin menegang.

Seperti diketahui, pemerintah India mencabut otonomi sebagian wilayah mayoritas Muslim tersebut dan melakukan pemadaman komunikasi. Keputusan India tersebut membuat Pakistan geram.

“Dia telah mendukung pelanggaran yang dilakukan Modi atas resolusi Dewan Keamanan PBB soal kondisi Khasmir. Chopra juga mendukung adanya perang nuklir dan merusak kredibilitas PBB,” ujar Menteri HAM Pakistan Shireen Mazari, seperti dikutip dari Aljazirah, Kamis 22 Agustus 2019.

PBB mengangkat Chopra sebagai Goodwill Ambassador atas keahlian, pekerjaan dan reputasinya di bidang tertentu. Namun, Chopra belakangan ini menuai kecaman di media sosial karena dianggap telah memanas-manasi hubungan India dan Pakistan.

Sebelumnya, pada sebuah acara kosmetik di kota Los Angeles, Amerika Serikat awal bulan ini, Chopra dihadapkan oleh seorang warga AS asal Pakistan. Orang tersebut menyebutnya munafik karena mendorong perang nuklir melawan Pakistan.

Berita Terbaru

Mengapresiasi Upaya Terpadu Lembaga Negara Berantas Judi Daring

Oleh : Andika Pratama Maraknya praktik judi daring di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan moral dan sosial, tetapitelah menjelma menjadi ancaman serius terhadap ketahanan ekonomi dan keamanan digital nasional. Modus operandi yang semakin canggih, jaringan lintas negara, hingga keterlibatanakun bank dan dompet digital membuat praktik ini tak lagi bisa ditanggulangi oleh satu lembagasecara terpisah. Dalam konteks inilah pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menanganijudi daring dengan pendekatan yang sistemik dan menyeluruh. Penindakan terhadap judi daring tidak bisa dilakukan secara sporadis atau parsial. KepalaEksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae menegaskanbahwa pendekatan yang diperlukan harus menyentuh semua sisi: dari pencegahan, edukasi, deteksi, hingga penindakan. Tidak cukup hanya mengandalkan kerja sama bilateral seperti antaraOJK dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), melainkan diperlukan sinergi kolektifyang melibatkan seluruh komponen pengawasan dan penegakan hukum negara. Upaya pemblokiran rekening terindikasi judi daring adalah langkah penting yang telah dilakukanOJK bersama perbankan. Berdasarkan data Komdigi, sekitar 17 ribu rekening telah diblokirkarena dicurigai terkait dengan transaksi judi daring. Namun, kerja teknis ini hanya akan efektifbila didukung oleh sistem identifikasi yang kuat. Penggunaan parameter dalam mendeteksiaktivitas mencurigakan, analisis nasabah, hingga pengawasan terhadap rekening dormant menjadi bagian dari sistem pengawasan keuangan yang tengah diperkuat. Selain itu, pendekatan sistemik juga menyentuh aspek regulasi. Masih terdapat celah atauloophole dalam sistem keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku judi daring. Maka dari itu, pertemuan intensif antara OJK dan direktur kepatuhan dari berbagai bank menjadi krusial untukmenyusun formulasi regulasi yang lebih ideal. Tujuannya adalah menyempurnakan mekanismeidentifikasi rekening mencurigakan serta memperkuat langkah enhanced...
- Advertisement -

Baca berita yang ini