MATA INDONESIA, JAKARTA – Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 negara berencana mengajukan resolusi yang menyerukan dihentikannya pasokan langsung dan tidak langsung serta transfer senjata dan amunisi ke Myanmar.
Dalam rancangan resolusi tersebut, Majelis Umum PBB menyerukan militer Myanmar –yang merebut kekuasaan pada kudeta awal Februari, untuk mengakhiri keadaan darurat, menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai, dan menghormati keinginan rakyat.
Sayangnya, resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik. Berbeda dengan 15 anggota Dewan Keamanan, tidak ada negara yang memiliki hak veto di Majelis Umum PBB.
“Rancangan resolusi Majelis Umum PBB menyerukan kepada angkatan bersenjata Myanmar untuk segera menghentikan semua kekerasan terhadap demonstran damai, anggota masyarakat sipil, perempuan, pemuda, serta anak-anak,” demikian bunyi rancangan resolusi Majelis Umum PBB tersebut, melansir Reuters, Selasa, 18 Mei 2021.
Myanmar berada dalam krisis sejak junta militer menggulingkan pemerintahan terpilih pemimpin Aung San Suu Kyi dan menahannya, serta pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Dan draf teks PBB menyerukan pembebasan mereka.
Junta militer berdalih, pemilihan umum yang terjadi pada November 2020 diwarnai dengan penipuan. Namun, komisi pemilihan mengatakan, pemungutan suara yang dimenangkan Partai NLD dengan total 83 persen itu adil tanpa adanya kecurangan.
Setidaknya 788 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan junta militer dalam tindakan keras terhadap protes terhadap pemerintahannya, menurut laporan Kelompok Advokasi Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) dan menangkap ribuan orang, termasuk di antaranya influencer, mahasiswa, hingga pekerja seni.
Akan tetapi, junta militer Myanmar membantah angka tersebu dan memberlakukan pembatasan ketat terhadap media, informasi, dan internet.
“Serangan, pelecehan, dan pembatasan terhadap personel medis, pembela hak asasi manusia, anggota serikat pekerja, jurnalis dan pekerja media … dan pembatasan di internet dan media sosial harus segera dihentikan,” bunyi pernyataan tersebut.
Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada memberlakukan sanksi baru yang menargetkan junta Myanmar pada Senin (17/5). Namun, hanya Dewan Keamanan PBB yang dapat menjatuhkan sanksi yang mengikat secara hukum atau embargo senjata.
Akan tetapi, hal tersebut terganjal dua negara, Rusia dan Cina yang kemungkinan besar akan menggunakan hak veto mereka untuk mencegah tindakan seperti itu terhadap Myanmar.
Oleh: Anggina Nur Aisyah*
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional.
Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun.
Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
