MATA INDONESIA, YOGYA-Partai Buruh mulai melakukan pergerakan untuk mencari dukungan menuju tahun politik 2024. Kali ini wilayah Yogyakarta menjadi salah satu target partai buruh mencari dukungan.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dalih perekonomian yang belum stabil tidak tepat dijadikan alasan pengunduran pelaksanaan pemilu. Perekonomian pada 1955 dan 1999 jauh lebih buruk dibandingkan dengan tahun ini. Namun demikian, pemerintah kala itu tetap menyelenggarakan pemilu secara demokratis.
Menandai tahun politik saat ini, Partai Buruh tidak akan jatuh dalam pragmatisme politik yang membuat suatu partai mengusung nama elite sebagai calon presiden.
“Kami hendak mengusung capres dari kalangan menengah ke bawah, seperti partai-partai buruh di sejumlah negara saat ini. Kami sifatnya konvensi. Andaikan Allah mengizinkan Partai Buruh lolos verifikasi (KPU), langsung kami konvensi. Dua tahun sebelum Pilpres, Partai Buruh akan melakukan konvensi nasional,” katanya.
Menurutnya, saat ini pihaknya sudah mendata kader melalui e-form. Anggota organisasi buruh, bukan masyarakat yang dipakai e-KTPnya untuk memenuhi syarat keterpenuhan jumlah kader.
“Bukan kita membeli KTP dari lising, kita memang benar-benar memiliki anggota, dan verifikasi kita lolos secara administrasi dan verifikasi factual,” katanya.
Ia mengatakan kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan terus disiapkan untuk menghadapi verifikasi KPU.
Saat ini tingkat kecamatan sudah 60 persen terpenuhi, tingkat provinsi sudah 90 persen, sudah lebih dari syarat KPU 70 persen.
“Target parliamentary threshold kita 5,6 persen dari yang ditargetkan ke pemerintah 4 persen, itu yang menjadikan kita optimis yang membuat kita lolos,” katanya.
Ketua EXCO Partai Buruh DIY Irsyad Ade Irawan mengatakan partai buruh sudah melakukan upaya persuasif kepada warga, mulai dari lapisan pekerja, pedagang kaki lima, petani, seniman, budayawan, mahasiswa dan penyandang disabilitas.
“Partai Buruh ini merupakan milik rakyat, di mana besar harapannya didukung oleh masyarakat. Partai ini merupakan dari, oleh dan untuk masyarakat,” katanya.
Ada sebanyak 13 platform yang menjadi upaya Exco Partai Buruh DIY untuk diperjuangkan usai partai terbentuk. Sebanyak 13 platform masuk menjadi Garis-garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) antara lain kedaulatan rakyat, pemenuhan lapangan kerja, pemberantasan korupsi, jaminan sosial, kedaulatan pangan ikan dan ternak. Kami juga mendorong agar pekerja atau buruh mendapat upah yang layak.
“Tak hanya mendorong GBPP, kami akan ikut memperkuat realisasi Keistimewaan di Yogyakarta, yaitu memperkuat pemerintah yang demokratis, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat,” katanya.
Saat ini partai buruh di Yogyakarta sudah membentuk kepengurusan di 4 Kabupaten dan 1 Kotamadya. Termasuk juga di tingkat kecamatan sudah terbentuk kepengurusan yang mencapai 50 persen.
“Karena berangkat dari rakyat, maka tujuannya agar masyarakat mendapat kepastian kerja, kepastian pendapatan dan kepastian jaminan sosial,” katanya.
Reporter: Muhammad Fauzul Abraar