MATA INDONESIA, MERAUKE – Para tokoh dan ketua adat di Merauke mengungkapkan bahwa insiden tindak kekerasan yang dilakukan dua oknum anggota Polisi Militer TNI Angkatan Udara (Pomau) terhadap seorang penyandang disabilitas bernama Steven di Merauke sudah purna. Masyarakat pun diminta untuk tidak mengungkit lagi kejadian tersebut, apalagi menggiring isunya ke masalah SARA yang dapat menyebabkan kekacauan.
“Karena TNI sudah mengambil langkah, dengan mencopot Danlanud dan Danpom dan juga kedua adekini (oknum pelaku anggota TNI AU) sudah diproses secara hukum,” ujar Ketua Adat Merauke Yohan Mahuze, Selasa 3 Agustus 2021.
Yohan juga mengungkapkan bahwa sejauh ini situasi dan kondisi di Merauke sudah kondusif karena sudah diselesaikan secara adat. Selain itu, dia juga memastikan masyarakat tidak ada rencana melakukan aksi unjuk rasa.
“Tinggal kami lakukan proses secara adat. Karena kami punya adat tidak beribut, tidak melakukan demo dan lain-lain. Kami punya adat dengan duduk, kami bicara dan melakukan permohonan maaf, selesai,” katanya.
Katanya, dua oknum anggota TNI AU tersebut memiliki tujuan baik yaitu untuk mengamankan situasi, tapi semua sudah terjadi dengan cara yang tidak benar. Untuk itu, dia berharap kejadian seperti itu tidak boleh terjadi lagi, bukan hanya untuk orang Papua saja, tetapi kepada semua masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Dia juga mengapresiasi pihak pemerintah dan Panglima TNI beserta jajarannya yang tegas menindak pelaku serta menyampaikan permohonan maaf kepada korban dan seluruh rakyat Papua, khususnya warga Merauke.
“Esok harinya saya bersama ketua LMA dan Danlanud dan Danrem, kami langsung ke rumahnya melakukan silaturahmi dan menyampaikan permohonan maaf dan juga memberikan sedikit uluran tangan kepada Steven dan orang tuanya,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Pendeta MPH Mauri. Ia mengatakan, bahwa masalah yang sudah selesai tersebut jangan dikembangkan kembali ceritanya dan memperbesar persoalannya. Dia mengajak agar masyarakat bisa saling menahan diri untuk tidak melakukan tindakan diluar aturan dalam menyikapi kejadian tersebut.
“Semua sudah terjadi, jadi kita doakan saja semua proses berjalan dengan baik,” katanya.
Tokoh intelektual Papua Paskalis Kosai juga mengungkapkan hal yang sama. Ia berharap masyarakat tidak perlu berlebihan dalam menyikapi insiden tersebut, karena pihak korban juga sudah menerima permohonan maaf dari pelaku.
Namun begitu, dia mengusulkan agar pelaku yang sudah diberi tindakan tegas tersebut harus dibawa ke proses hukum sipil atau peradilan umum. Agar dapat dilakukan secara transparan dan masyarakat dapat mengikuti proses hukum itu dengan baik.
