Papua Jadi Provinsi Terbanyak Gugatan Sengketa Pileg ke MK

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Dari seluruh gugatan sengketa Pileg 2019 yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata Papua adalah provinsi yang gugatannya paling banyak se-Indonesia.

Saat ini, total ada 250 gugatan sengketa pileg yang masuk ke MK. Dari total tersebut, gugatan pileg dari papua mencapai 20 perkara, hampir 10 persen jumlah keseluruhan.

Kata Komisioner KPU RI, Hasyim Asyari, masalah paling banyak di Papua sehingga memunculkan puluhan gugatan ke MK adalah persoalan selisih dan penggelembungan suara.

Ada juga hal unik terjadi dalam gugatan pileg dari Papua. Bukan hanya peserta Pileg 2019 saja yang melayangkan gugatan, namun seorang kepala suku pun ikut melempar sengketa ke MK.

Menanggapi hal itu, Hasyim berkata, hal itu nanti sepenuhnya akan menjadi pertimbangan majelis hakim MK. Hasyim hanya mempermasalahkan ada atau tidaknya legal standing atas gugatan kepala suku yang bukan peserta pemilu tersebut.

Sidang perdana sengketa Pileg 2019 sudah dimulai pada Selasa 9 Juli 2019 hari ini. MK akan menangani lebih 200 gugatan pileg dari berbagai daerah selama beberapa hari ke depan.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini