Papua Dinobatkan Sebagai Provinsi yang Paling Bagus Kendalikan Inflasi di Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wilayah Papua dinobatkan sebagai provinsi yang paling bagus mengendalikan inflasi untuk seluruh Indonesia. Papua pun mendapat penghargaan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Award 2021.

Penghargaan ini dibacakan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2021 yang dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu 25 Agustus 2021.

Penghargaan ini pun disambut baik oleh Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe, SIP, MH. Ia mengatakan, penghargaan untuk Papua ini tak lepas dari kerja sama dan komunikasi yang semakin membaik antara Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua. Terutama dalam mengelola dan mengendalikan inflasi di Tanah Papua.

“Kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintahan Provinsi Papua yang telah bekerja keras, cerdas dan terukur. Penghargaan ini kiranya menjadi motivasi tersendiri bagi Pemprov Papua untuk dapat bekerja semakin baik,” katanya.

Enembe juga mengungkapkan bahwa mengelola inflasi daerah tentu erat kaitannya dengan daya beli masyarakat. Untuk itu, peningkatan pendapatan masyarakat menjadi harus terus diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Agar perekonomian di Papua terus maju bergerak, meski ada pandemi Covid-19.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk menjaga inflasi tetap terkontrol terutama pada saat penerapan PPKM, jajaran Pemprov Papua berupaya untuk menjalankan rekomendasi dari Pemerintah Pusat melalui strategi 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

“Pengendalian inflasi di daerah ini tentu memberikan efek domino bagi pengendalian inflasi nasional. Mengingat inflasi nasional merupakan agregasi dari inflasi daerah,” ujarnya.

Adapun dalam Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2021 ini mengusung tema “Mendorong Peningkatan Peran UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan.”

Berikut daftar peraih TPID Award tersebut:

TPID Provinsi Terbaik 2020:

Wilayah Sumatra pemenangnya adalah Provinsi Sumatra Utara;
Wilayah Jawa-Bali pemenangnya adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Wilayah Kalimantan pemenangnya adalah Provinsi Kalimantan Barat;
Wilayah Sulawesi pemenangnya adalah Provinsi Gorontalo;
Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pemenangnya adalah Provinsi Papua.

TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2020:

Wilayah Sumatra pemenangnya adalah Kabupaten Tanah Datar.
Wilayah Jawa-Bali pemenangnya adalah Kabupaten Blitar.
Wilayah Kalimantan pemenangnya adalah Kabupaten Kutai Barat.
Wilayah Sulawesi pemenangnya adalah Kabupaten Bone Bolango.
Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pemenangnya adalah Kabupaten Maluku Tenggara.

TPID Kabupaten/Kota Terbaik 2020:

Wilayah Sumatra pemenangnya adalah Kota Pekanbaru; Wilayah Jawa-Bali pemenangnya adalah Kabupaten Banyuwangi;
Wilayah Kalimantan pemenangnya adalah Kota Samarinda;
Wilayah Sulawesi pemenangnya adalah Kota Gorontalo; dan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua pemenangnya adalah Kota Jayapura.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dukung Skenario Antisipatif Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Rupiah

Oleh: Cahya Rumisastro)*Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan di tengah tekanan global yang belummereda dan dinamika ekonomi internasional yang cenderung fluktuatif. Dalamsituasi ini, dukungan pemerintah terhadap langkah antisipatif yang disiapkan olehBank Indonesia (BI) menjadi krusial untuk memastikan stabilitas moneter tetapterjaga.Untuk diketahui nilai tukar rupiah masih mengalami fluktuasi beberapa hari terakhir. Nilai tukar Rupiah pada Rabu, 8 April 2026, menunjukkan penguatan 0,64 persen keposisi 16.995 per USD, setelah sebelumnya ditutup di atas Rp17 ribu per USD pada7 April akibat tertekan penguatan indeks dolar global. Namun rupiah kembalimengalami pelemahan pada Kamis, 9 April 2026, sebesar 0,11 % ke posisi 17.030 per USD. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai angka tersebut masih beradadalam cakupan skenario yang disiapkan oleh pemerintah. Di samping itu, pergerakan tersebut tidak serta-merta mengganggu postur Anggaran dan BelanjaNegara (APBN), mengingat Kementerian Keuangan telah menyiapkan berbagaiinstrumen simulasi Bersama BI guna mengantisipasi gejolak pasar. Purbaya mengatakan, pemerintah tidak hanya bergantung pada asumsi nilai tukardalam penyusunan anggaran. Sebaliknya beberapa parameter simulasi disiapkansebagai langkah antisipasif terhadap dinamika global. Purbaya menyatakan kepercayaan penuh terhadap kemampuan BI dalam menjagastabilitas nilai tukar rupiah...
- Advertisement -

Baca berita yang ini