PAPDESI dan APDESI Dukung Program Pemerataan Ekonomi hingga Desa Pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Juga

Jakarta – Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) menyatakan dukungan penuh terhadap program-program strategis yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kedua asosiasi ini menganggap program pemerataan ekonomi yang mengarah pada kesejahteraan desa sebagai langkah penting dalam memperkuat pembangunan nasional.

Ketua Umum PAPDESI, Wargiyati, menyampaikan bahwa keberhasilan program-program strategis sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa. “

Pak Prabowo sedang fokus menyiapkan berbagai kebijakan seperti ketahanan pangan, makanan gizi gratis, penggalian dan pengelolaan sumber daya alam dengan konsep hilirisasi, termasuk pengawasan ketat. Semua ini harus didukung oleh desa sebagai unit terkecil pemerintahan,” ujar Wargiyati.

Menurut Wargiyati, perubahan dalam Undang-Undang Desa, yang kini telah direvisi dari UU No. 6 Tahun 2014 menjadi UU No. 3 Tahun 2024, memberikan landasan penting bagi kepala desa dan perangkat desa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola pemerintahan desa. Dengan kepemimpinan Prabowo-Gibran, desa memiliki kesempatan untuk berperan lebih besar dalam pembangunan, bukan hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek yang aktif dalam proses pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari komitmen mendukung program-program pemerintah, PAPDESI dan APDESI juga berencana menghadiri sosialisasi dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa dan Kementerian Pertanian terkait Gerakan Nasional Pangan Merah Putih. Wargiyati berharap program ini dapat segera terealisasi, mewujudkan swasembada pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh.

Sementara itu, Ketua Umum APDESI, A. Anwar Sadat, menekankan pentingnya peran desa dalam pembangunan nasional.

“Sebanyak 71% penduduk Indonesia tinggal di desa, dan 91% wilayah Indonesia adalah desa. Oleh karena itu, desa harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Kepala desa dan masyarakat desa harus menjadi penggerak utama,” ujarnya. Anwar merujuk pada pesan Bung Hatta, “Indonesia tidak akan bersinar dengan satu obor besar di Jakarta, tetapi dari lilin-lilin kecil di desa.”

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa, menurut Anwar, sangat krusial untuk mewujudkan visi pemerintahan Prabowo-Gibran, yakni rakyat yang adil, makmur, mandiri, dan bermartabat. Melalui kerjasama yang solid, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam membangun kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dengan semangat kolaborasi ini, PAPDESI dan APDESI optimis bahwa desa akan menjadi pilar penting dalam pemerataan ekonomi dan pembangunan Indonesia yang lebih merata dan berkeadilan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Minyakita dan Strategi Pemerintah Menjaga Keseimbangan Pasar

Oleh : Antonius UtomoMinyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat konsumsi minyak goreng yang tinggi, stabilitas harga dan ketersediaan produk inimenjadi perhatian utama pemerintah. Dalam konteks tersebut, program Minyakita hadir sebagaiinstrumen strategis untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau sekaligus menjaga keberlangsungan industri sawit dan minyakgoreng nasional.Sejak diperkenalkan sebagai minyak goreng rakyat, Minyakita dirancang untuk menjadi solusiatas fluktuasi harga minyak goreng yang kerap terjadi akibat dinamika pasar global maupundomestik. Keberadaan Minyakita tidak hanya bertujuan menjaga daya beli masyarakat, tetapijuga menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan keseimbangan antara kepentingankonsumen, produsen, distributor, dan pelaku usaha di seluruh rantai pasok. Dengan demikian, Minyakita menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasionalyang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat.Kementerian Perdagangan bersama berbagai pemangku kepentingan juga terus memperkuatmekanisme distribusi agar Minyakita dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara lebihefektif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN pangan seperti Bulog dan ID Food, guna memperluas jaringan distribusi dan memperkuatpengawasan terhadap penyaluran minyak goreng rakyat. Langkah ini menjadi bagian daristrategi besar pemerintah untuk memastikan bahwa manfaat program Minyakita dapatdirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah.Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengendalian harga tidak semata-mata dilakukan melaluipenetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), tetapi juga melalui pembenahan tata niaga dan rantaidistribusi. Pengalaman beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perbedaan harga di tingkat konsumen sering kali dipengaruhi oleh hambatan distribusi, biaya logistik, dan keterbatasan pasokan di wilayah tertentu....
- Advertisement -

Baca berita yang ini