Pemerintah Jamin Kesiapan Infrastruktur Hadapi Libur Nataru

Baca Juga

Oleh : Arsenio Bagas Pamungkas )*

Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) selalu menjadi momen yang dinanti-nanti banyak orang. Namun, momen ini juga seringkali membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal mobilitas dan kelancaran arus transportasi. Untuk itu, pemerintah menjamin kesiapan infrastruktur agar liburan tahun ini berjalan lancar dan aman. 

Mulai dari transportasi darat, laut, hingga udara, seluruh sektor diperkuat guna memastikan tidak ada hambatan yang berarti. Kesiapan ini juga mencakup pemeriksaan dan perawatan intensif pada fasilitas umum yang berpotensi menjadi titik padatnya lalu lintas. Semua itu demi memberi kenyamanan bagi masyarakat yang akan pulang kampung atau berwisata selama liburan.

PT PLN, sebagai perusahaan milik negara yang bertanggung jawab dalam menyediakan kelistrikan, telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi lonjakan kebutuhan daya selama masa Nataru. 

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan mereka dalam mendukung kelancaran perayaan Natal dan Tahun Baru, dengan menyiapkan pasokan daya yang cukup. PLN memproyeksikan bahwa beban puncak selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini akan mencapai 39 Gigawatt. Angka ini masih jauh di bawah kapasitas pasokan daya yang mereka miliki, yaitu sebesar 53 Gigawatt.

Dengan cadangan daya sebesar 14 GW, PLN yakin dapat menghadapi lonjakan konsumsi energi selama liburan. Selain itu, mereka juga memastikan kecukupan energi primer dari berbagai sumber pembangkit, baik batu bara, gas, maupun diesel, yang akan mendukung kelistrikan di seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah terpencil dan 3T.

Darmawan juga menjelaskan bahwa PLN telah membentuk tim khusus atau “special force” yang siap siaga selama Nataru, dengan total 81.591 personel yang tersebar di 1.853 posko di seluruh Indonesia. Tim ini dilengkapi dengan peralatan lengkap seperti genset, Uninterruptible Power Supply (UPS), serta Gardu Bergerak (UGB). Selain itu, untuk mengantisipasi cuaca ekstrem, PLN melakukan digitalisasi terhadap pembangkit listrik dan sistem distribusi, sehingga mampu merespons dengan cepat jika terjadi gangguan.

PLN telah mempersiapkan 2.490 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di 1.745 lokasi strategis di seluruh penjuru Indonesia untuk mendukung kelancaran mobilitas kendaraan listrik. Ini menjadi langkah signifikan, mengingat semakin banyak masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan listrik untuk mudik atau liburan. 

Khususnya untuk jalur Trans Jawa dan Trans Sumatera, PLN menyiapkan 500 SPKLU yang tersebar di 297 lokasi. Dengan demikian, masyarakat yang menggunakan kendaraan listrik akan lebih mudah mengakses titik pengisian daya sepanjang jalur mudik.

Di sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga menggelar rapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait untuk membahas kesiapan layanan infrastruktur jalan tol dan fasilitas rest area. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama, Warsito, menekankan pentingnya kolaborasi antar sektor untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan selama liburan Nataru. 

Salah satu langkah yang diambil adalah optimalisasi layanan jalan tol, seperti pengaturan kendaraan barang, penerapan contraflow, dan penambahan petugas di lapangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi radar lalu lintas dan CCTV juga turut dilibatkan untuk memantau arus lalu lintas secara real-time, sehingga dapat dilakukan pengaturan yang lebih efisien.

Tidak hanya itu, perhatian juga diberikan pada pengelolaan rest area yang menjadi titik penting bagi para pemudik. Warsito menyoroti pentingnya penyediaan pos kesehatan, fasilitas toilet yang memadai, serta ketersediaan air bersih, terutama untuk kenyamanan perempuan dan penyandang disabilitas. Selain itu, rest area juga akan dilengkapi dengan petugas informasi yang akan siap siaga 24 jam, memberikan bantuan dan informasi terkait perjalanan.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa infrastruktur transportasi telah dipersiapkan dengan baik guna mendukung kelancaran operasional angkutan selama libur Natal dan Tahun Baru. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menyatakan bahwa hasil evaluasi dan survei menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi, mulai dari angkutan darat, laut, udara, hingga kereta api, siap menghadapi lonjakan penumpang selama Nataru. 

Kemenhub telah menyusun berbagai kebijakan strategis, seperti penyediaan kantong parkir, buffer zone di pelabuhan, serta pemberlakuan sistem contra flow untuk mengatasi kemacetan di jalur darat.

Dalam rangka mendukung kelancaran perjalanan, Kemenhub juga telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk angkutan darat, seperti 32.130 unitbus dengan kapasitas 1,2 juta penumpang, serta 113 terminal tipe A yang akan melayani pemudik. Untuk angkutan laut, disediakan 764 unit kapal dengan kapasitas 60 ribu penumpang, sementara angkutan udara disiapkan 417 unit pesawat dengan kapasitas 8 juta penumpang. 

Selain itu, Kemenhub juga menyelenggarakan program mudik gratis untuk mengurangi potensi kecelakaan dan kepadatan lalu lintas, dengan menyediakan 38.772 kursi untuk penumpang dan 2.320 sepeda motor.

Dudy juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan kelancaran angkutan Natal dan Tahun Baru. Diperlukan koordinasi yang baik, baik dalam hal kebijakan, sosialisasi kepada masyarakat, maupun pengawasan di lapangan. Dengan dukungan semua pihak, pemerintah yakin bisa menyediakan layanan yang optimal bagi masyarakat yang akan bepergian untuk merayakan liburan akhir tahun.

Libur Natal dan Tahun Baru adalah momen yang selalu dinantikan. Dengan persiapan infrastruktur yang optimal, maka perjalanan mudik, aktivitas ibadah, atau sekadar menghabiskan waktu di rumah bisa dilakukan tanpa gangguan berarti. Mari kita rayakan dengan penuh syukur dan kehikmatan, sambil terus menjaga nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. 

)* Persada Institute

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Tuntutan Kenaikan UMK 7-8 Persen Ditolak, Serikat Pekerja Kulon Progo Kecewa

Mata Indonesia, Kulon Progo - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, resmi mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025 pada Rabu, 18 Desember 2024. Penetapan ini mengacu pada Keputusan Gubernur DIY Nomor 483/KEP/2024 dan Nomor 484/KEP/2024.
- Advertisement -

Baca berita yang ini