MATA INDONESIA, JAKARTA – TNI akan bekerja sama dengan pemerintah terkait pengawalan pembangunan Papua secara berkelanjutan. Hal ini terungkap dari pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa saat menerima audiensi aktivis Papua Frans Maniagasi dan Philip Jusario Vermonte.
Pertemuan ini membahas berbagai hal terkait pembangunan, ekonomi, dan keamanan di Papua.”Tentara Nasional Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan Papua secara berkelanjutan,” kata Andika. Audiensi ini disiarkan melalui kanal YouTube Jenderal Andika Perkasa, Minggu 16 Januari 2022.
Dari audiensi yang berlangsung Sabtu 15 Januari 2022 di Ruang Kerja Panglima TNI, Jakarta, Jenderal Andika bersama sejumlah staf TNI. Mereka mendapat banyak masukan dan informasi terkait hal yang sudah terjadi di wilayah Papua, terutama sebagai wilayah Otonomi Khusus (Otsus).
Andika mengatakan permasalahan pemerintahan Papua merupakan tanggung jawab banyak departemen/lembaga. Selain itu, bantuan aktivis Papua untuk memberikan informasi. Namun, Andika memastikan akan menjalankan tugas pokok TNI dan mengawal pembangunan berkelanjutan di Papua.
”Memang masalah governance ini adalah tanggung jawab banyak departemen/lembaga, ya bantuan dari Mas Frans dan Philip-lah untuk berusaha untuk ‘sounding’. Tapi yang jelas saya akan disiplin menangani hanya tugas pokok TNI, dan ini kami hadirkan (jajaran TNI, red.), karena habis selesai (audiensi) ini kami terus kawal proses yang menjadi tanggung jawab kami,” ujar Andika.
Perwakilan aktivis organisasi Papua Philip Jusario Vermonte dari Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua menyampaikan perlu ada pendekatan perspektif pemerintahan di Papua.
”Mungkin yang harus kita kerjakan mendekati Papua dalam perspektif governance, pembangunan, dan lain-lain. Kalau ada indikasi pembangunannya meningkat, indeks pembangunan sumber daya manusia meningkat, dan lain-lain, lalu ada pilkada langsung lagi misalnya, itu salah satu cara membangun governance,” kata Philip.
Ketua Forum Diskusi Sabang-Merauke Frans Maniagasi menyingung soal perlunya pengawasan tata dan alokasi dana Otsus Papua agar tepat sasaran untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Ia menyebutkan sumber dana otsus Papua ada tiga. Yakni 2,25 persen dengan mekanisme 1,25 persen turun ke kabupaten/kota, sedangkan satu persen turun ke provinsi dalam bentuk block grant. Semuanya dengan catatan harus ada pertanggungjawaban. “Filosofi dari Dana Otsus Papua yang 2,25 persen itu kontribusi rakyat dari Aceh sampai Maluku untuk mempercepat Papua,” kata Frans.