Panglima TNI Tegaskan Komitmen Soal Pembangunan Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – TNI akan bekerja sama dengan pemerintah terkait pengawalan pembangunan Papua secara berkelanjutan. Hal ini terungkap dari pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa saat menerima audiensi aktivis Papua Frans Maniagasi dan Philip Jusario Vermonte.

Pertemuan ini membahas berbagai hal terkait pembangunan, ekonomi, dan keamanan di Papua.”Tentara Nasional Indonesia akan bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal pembangunan Papua secara berkelanjutan,” kata Andika. Audiensi ini disiarkan melalui kanal YouTube Jenderal Andika Perkasa, Minggu 16 Januari 2022.

Dari audiensi yang berlangsung Sabtu 15 Januari 2022 di Ruang Kerja Panglima TNI, Jakarta, Jenderal Andika bersama sejumlah staf TNI. Mereka mendapat banyak masukan dan informasi terkait hal yang sudah terjadi di wilayah Papua, terutama sebagai wilayah Otonomi Khusus (Otsus).

Andika mengatakan permasalahan pemerintahan Papua merupakan tanggung jawab banyak departemen/lembaga. Selain itu, bantuan aktivis Papua untuk memberikan informasi. Namun, Andika memastikan akan menjalankan tugas pokok TNI dan mengawal pembangunan berkelanjutan di Papua.

”Memang masalah governance ini adalah tanggung jawab banyak departemen/lembaga, ya bantuan dari Mas Frans dan Philip-lah untuk berusaha untuk ‘sounding’. Tapi yang jelas saya akan disiplin menangani hanya tugas pokok TNI, dan ini kami hadirkan (jajaran TNI, red.), karena habis selesai (audiensi) ini kami terus kawal proses yang menjadi tanggung jawab kami,” ujar Andika.

Perwakilan aktivis organisasi Papua Philip Jusario Vermonte dari Perkumpulan Masyarakat Jakarta Peduli Papua menyampaikan perlu ada pendekatan perspektif pemerintahan di Papua.

”Mungkin yang harus kita kerjakan mendekati Papua dalam perspektif governance, pembangunan, dan lain-lain. Kalau ada indikasi pembangunannya meningkat, indeks pembangunan sumber daya manusia meningkat, dan lain-lain, lalu ada pilkada langsung lagi misalnya, itu salah satu cara membangun governance,” kata Philip.

Ketua Forum Diskusi Sabang-Merauke Frans Maniagasi menyingung soal perlunya pengawasan tata dan alokasi dana Otsus Papua agar tepat sasaran untuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Ia menyebutkan sumber dana otsus Papua ada tiga. Yakni 2,25 persen dengan mekanisme 1,25 persen turun ke kabupaten/kota, sedangkan satu persen turun ke provinsi dalam bentuk block grant. Semuanya dengan catatan harus ada pertanggungjawaban. “Filosofi dari Dana Otsus Papua yang 2,25 persen itu kontribusi rakyat dari Aceh sampai Maluku untuk mempercepat Papua,” kata Frans.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini