Pandemi Virus Corona Porak-Porandakan Ekonomi AS, Bagaimana dengan Indonesia?

Baca Juga

MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Meski ratusan film mengenai wabah telah digarap perusahaan produksi Hollywood, nyatanya negara sekaliber Amerika Serikat belum siap menghadapi pandemi virus corona. Salah satu sektor yang mencolok tentu saja, ekonomi.

Bukan rahasia, bila ekonomi AS porak-poranda di tengah pandemi virus corona yang telah menyerang selama setahun. Jutaan warga AS harus bekerja keras, demi dapat bertahan hidup di situasi yang tidak menentu ini.

Pandemi virus corona yang mematikan lagi mengoyak jantung AS berimbas pada jutaan penduduk di negara tersebut. Kelaparan yang merupakan hal tabu, kini menjadi realitas pahit di negeri superpower bernama Amerika Serikat.

Tahun 2020, dengan penyakit, kehilangan pekerjaan, dan penutupan bisnis, jutaan warga di Negeri Paman Sam mengkhawatirkan lemari es dan cadangan makanan mereka. Tak sedikit yang bahkan berjuang melawan kelaparan. Fenomena seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya, bahkan selama resesi hebat medio 2007-2009.

Foodbank atau bank makanan di AS menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi selama tahun 2020. Seorang warga AS, Aaron Crawford mengaku malu saat pertama kali mengunjungi bank makanan di dekat tempat tinggalnya di wilayah, Minnesota.

Namun tak ada pilihan, terlebih ketika melihat wajah polos anak-anaknya. Ya, ia harus mengesampingkan sementara ego dan gengsinya demi perut anak dan istrinya tetap terisi.

“Itu tidak membuat saya menjadi orang jahat atau suami atau ayah yang buruk. Sebaliknya, saya melakukan sesuatu untuk memastikan bahwa istri dan anak-anak saya memiliki sesuatu untuk dimakan,” kata Aaron Crawford, melansir AFP.

Tak berbeda dengan Amerika Serikat, ekonomi di Indonesia di tengah pandemi virus corona juga sempat mengalami guncangan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin.

“Pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini tampaknya masih sulit untuk dicapai,” kata Ma’ruf Amin yang juga menambahkan, tingkat konsumsi dan investasi masih lesu.

Meski begitu, pemerintah secara konsisten melakukan serangkaian kebijakan. Bahkan, kata Ma’ruf, secara simultan pemerintah bersama otoritas moneter dan jasa keuangan menerbitkan kebijakan fiskal, moneter, dan pengaturan jasa keuangan. Hal tersebut dilakukan untuk menangani dampak pandemi, melindungi ekonomi masyarakat, serta mendukung dunia usaha.

“Refoccing dan realokasi anggaran negara dilakukan untuk penanganan kesehatan dan keselamatan masyarakat termasuk tenaga medis, memastikan perlindungan dan jarring pengaman sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, serta insentif bagi UMKM dan dunia usaha,” tuturnya.

Namun, kini Staf Ahli Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo menegaskan bahwa Indonesia sudah melewati masa terburuk dari pandemi virus corona dan sedang mengalami titik balik.

Yustinus mengklaim apa yang sudah dan sedang dikerjakan oleh pemerintah sudah berada di jalur yang benar untuk memulihkan perekonomian nasional di masa pandemi.

“Ini merupakan kali pertama pemerintah menjadi penyangga utama perekonomian, saat pasar benar-benar lumpuh dan warga Indonesia menghadapi tekanan yang luar biasa,” kata Yustinus dalam diskusi daring belum lama ini.

Seiring dengan ekonomi mulai membaik, harapannya bantuan sosial akan secara bertahap dikurangi dan pemerintah akan fokus pada stimulus ekonomi. Pemerintah berharap lapangan kerja baru akan bertambah, sehingga tidak terlalu bergantung pada pemerintah. Ekonomi juga diharapkan mulai tumbuh. Penerimaan pajak perlahan harus mulai pulih dan itu akan menjadi tiang penyangga pendapatan negara lagi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini