Pandemi Belum Usai, Wapres Minta Masyarakat Serius Mematuhi PPKM

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta kepada masyarakat mematuhi kebijakan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan menerapkan 3M yaitu memakasi masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun.

Hal ini penting agar kebijakan pemerintah untuk menanggulangi pandemi Covid-19 bisa berjalan lancar sehingga mampu menekan penularan virus.

“Banyaknya warga yang mengabaikan protokol kesehatan menyebabkan angka kasus penularan di Indonesia terus meningkat,” kata Ma’ruf Amin, Senin 1 Februari 2021.

Selain itu, ia juga menilai peningkatan kasus menyebabkan fasilitas kesehatan terbatas untuk menangani pasien Covid-19. Melihat hal ini, kedisipilinan menjalankan protokol harus diperkuat.

“Harus diakui masih banyak warga yang tidak disiplin dan mengabaikan 3M, sehingga tingkat penularan terus meningkat. Akibatnya rumah sakit dan tenaga kesehatan tidak dapat menampung jumlah pasien dan tingkat kematian pun meningkat,” kata Ma’ruf.

Adapun pemerintah sudah menerapkan PPKM di Pulau Jawa dan Bali, namun hal ini bukan  semata-mata untuk kepentingan pemerintah melainkan untuk menjaga diri masing-masing dan keluarga dari Covid-19. Maka, ia meminta kepada masyarakat supaya benar-benar menaati protokol kesehatan dan kebijakan PPKM.

“(Covid-19) telah menelan korban lebih dari 103 juta orang dan tidak kurang dari 2,2 juta orang meninggal di berbagai belahan dunia,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf juga meminta kepada masyarakat supaya mau menerima vaksinasi agar pandemi Covid-19 segera berakhir sehingga aktivitas bisa kembali berjalan normal seperti sekolah, beribadah hingga menjalankan kegiatan ekonomi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini