Pakar: Waspada, Di Tengah Covid19 Proxy Bisa Beraksi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Masyarakat dan pemerintah Indonesia harus mewaspadai upaya-upaya orang yang ingin mengacaukan negara ini saat situasi darurat akibat pandemi Covid19. Hal tersebut diungkapkan pengamat Hubungan Internasional Puguh Sadadi PhD saat berbincang dengan Mata Milenial Indonesia, Jumat 17 Juli 2020.

Menurut dia, saat ini memang bisa dirasakan proxy-proxy di Indonesia sedang memainkan perannya dengan bertindak melawan pemerintah.

Misalnya saja gerakan menolak rapid test yang pernah marak beberapa waktu lalu. Padahal, test itu sangat penting untuk mengetahui kondisi penyebaran Covid19 di suatu daerah.

“Itukan untuk mereka sendiri. Mengapa mereka melakukan penolakan, pasti ada sesuatu informasi yang mereka terima,” ujar Puguh Sadadi.

Puguh menegaskan dalam kondisi darurat seperti menghadapi Pandemi Covid19 ini adalah saat yang paling memudahkan proxy bergerak karena dalam kondisi seperti itu fokus pemerintah dan masyarakat tidak satu.

Maka masyarakat dan pemerintah harus waspada dengan informasi-informasi yang tidak masuk akal, misalnya kata yang tiba-tiba trending tanpa alasan yang jelas dan bukan karena viral.

Meski secara sistem negara kita relatif stabil dari serangan proxy karena pilar-pilar demokrasi sudah berfungsi dengan baik, namun harus mewaspadai informasi yang tidak masuk akal, terutama yang langsung menyudutkan pemerintah.

Sementara pemerintah harus menegakkan hukum dengan obyektif berdasarkan fakta-fakta yang jelas sehingga tidak mudah disudutkan para proxy.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini