Pakar: Lebih Untung Gunakan Energi Terbarukan dari sisi ekonomi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Saat ini pemerintah Indonesia makin gencar mengembangkan energi terbarukan dan mulai menghentikan pemakaian bahan bakar fosil. Hal itu ternyata mendapat dukungan dari Pakar dan Direktur Riset dari University of Technology Sydney, Sven Taske.

Menurutnya, Indonesia kedepan tidak membutuhkan pengembangan bahan bakar fosil baru karena energi terbarukan lebih menguntungkan dari sisi ekonomi terutama matahari dan angin.

“Setiap investasi baru dalam proyek batu bara, minyak dan gas tidak sejalan dengan Kesepakatan Paris dan kemungkinan besar akan terhenti,” ujarnya.

Menurut dia, kombinasi energi terbarukan, teknologi penyimpanan, dan bahan bakar terbarukan akan menyediakan pasokan energi yang andal untuk industri, sektor pariwisata, serta untuk bangunan.

Selain itu, riset terbaru menunjukkan bahwa negara-negara di dunia tidak membutuhkan pengembangan bahan bakar fosil baru untuk memenuhi permintaan energi primer.

Analisis yang dilakukan The Institute for Sustainable Futures, University of Technology, Sydney, menyebutkan, potensi sumber terbarukan yang ada di seluruh dunia lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan energi dunia selama transisi dan memastikan akses energi 100 persen untuk semua warga.

Analisis tersebut menegaskan, bahkan dengan perkiraan konservatif yang memperhitungkan perlindungan lingkungan, kendala lahan, dan kelayakan teknis, energi matahari dan angin dapat memenuhi permintaan energi primer lebih dari 50 kali lipat (berdasarkan permintaan global 2019), yang mengindikasikan bahwa pengembangan bahan bakar fosil baru tak dibutuhkan.

“Semua kawasan, termasuk negara produsen bahan bakar fosil teratas di Amerika Utara, Timur Tengah, dan Asia, memiliki lebih dari cukup energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara di setiap kawasan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Climate Action Network South Asia Sanjay Vashist mengatakan bahwa saat ini tidak ada lagi alasan untuk menunda percepatan penyerapan energi terbarukan dan mengakhiri bahan bakar fosil.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim realisasi bauran energi baru dan terbarukan (EBT) telah mencapai 13,55 persen per April 2021, meningkat 2,04 persen dalam waktu empat bulan dibandingkan data akhir tahun lalu yang baru 11,51 persen.

“Pembangkit listrik yang datang dari energi baru dan terbarukan yaitu panas bumi 5,6 persen, air 7,9 persen, dan EBT lainnya 0,33 persen. Kalau dijumlahkan hitungan saya itu 13,55 persen,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana di Jakarta.

Berdasarkan kondisi penyediaan infrastruktur tenaga listrik nasional, Indonesia tercatat memiliki energi berkapasitas 72.888 megawatt yang didominasi 86,45 persennya adalah energi fosil.

Dari sisi bauran EBT yang hanya 13,55 persen tersebut, pembangkit listrik tenaga air mempunyai porsi paling besar mencapai 6.144 megawatt, panas bumi 2.131 megawatt, dan energi bersih lainnya sebanyak 2.215 megawatt.

Indonesia memiliki komitmen pencapaian bauran energi bersih sebesar 23 persen dengan menargetkan kapasitas terpasang listrik ramah lingkungan dapat mencapai 24.000 megawatt pada 2025.

Dalam upaya mendorong percepatan bauran energi baru dan terbarukan, pemerintah menyiapkan berbagai strategi salah satunya menempatkan matahari sebagai tulang punggung penghasil listrik ramah lingkungan.

Proyek pengembangan energi surya mulai dari pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) skala besar di lahan bekas tambang, lahan tidak produktif, pemanfaatan waduk untuk PLTS terapung, pengembangan PLTS atap rumah, hingga inisiasi konversi PLTU ke PLTS.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi untuk Ekonomi yang Lebih Sejahtera

Oleh: Yusuf Rinaldi)* Transformasi ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir semakinmenunjukkan arah yang jelas, yaitu dengan memperkuat nilai tambah sumber dayaalam melalui strategi hilirisasi. Kebijakan ini bukan sekadar agenda industrialisasibiasa, melainkan fondasi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.  Dalam konteks ekonomi global yang semakin kompetitif, langkah pemerintahmempercepat hilirisasi menjadi salah satu strategi paling rasional untuk memastikankekayaan alam Indonesia benar-benar memberi manfaat optimal bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk memperkuat peranPerusahaan Mineral Nasional (Perminas) sebagai instrumen negara dalammengelola sumber daya mineral secara lebih terintegrasi. Langkah ini sangat penting mengingat selama bertahun-tahun Indonesia lebihbanyak mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah yang signifikan. Denganpenguatan Perminas, pemerintah ingin memastikan bahwa pengelolaan mineral tidak lagi berhenti pada aktivitas eksplorasi dan penambangan, tetapi dilanjutkanhingga tahap pengolahan industri bernilai tinggi di dalam negeri. Presiden menekankan bahwa penguatan Perminas akan menjadi kunci bagiterciptanya pengelolaan sumber daya mineral yang lebih terpadu. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mampu berkembangmenjadi pusat produksi dan inovasi industri mineral di tingkat global. Langkah inisemakin relevan jika melihat tren investasi nasional. Data terbaru menunjukkanbahwa sektor hilirisasi menyumbang sekitar Rp584,1 triliun atau 30,2 persen daritotal realisasi investasi nasional pada 2025. Angka tersebut mencerminkan bahwatransformasi ekonomi berbasis nilai tambah mulai memberikan dampak nyata bagipertumbuhan ekonomi. Selain penguatan kelembagaan, pemerintah juga mendorong pembangunaninfrastruktur industri melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK). Pemerintah saat ini tengah menunggu persetujuan Presiden atas pembentukanenam KEK baru yang akan difokuskan pada industri berbasis energi dan manufakturberteknologi tinggi. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, menjelaskan bahwa seluruh kajian teknis telah rampung dan kinimenunggu keputusan presiden. Ia mengatakan pihaknya sedang mengusulkan adaenam KEK baru yang akan diresmikan atau disetujui oleh Presiden. Keenamkawasan tersebut akan tersebar di berbagai wilayah strategis, termasuk Kalimantan, Sulawesi, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Fokus industrinya meliputi pengembangankendaraan listrik, smelter pengolahan mineral strategis seperti nikel, hinggapengembangan energi hijau. Strategi ini tidak hanya memperkuat hilirisasi, tetapijuga menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah. Secara kinerja,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini