Pakar: Koalisi PDIP-PKS-Demokrat Sulit Terwujud di Pemilu 2024

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pakar politik sekaligus peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menegaskan bahwa pada pemilu 2024 mendatang koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Demokrat atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sulit terwujud.  Hal ini disebabkan koalisi partai politik (parpol) yang terbentuk masih mengutamakan komitmen antar ketua parpol dibandingkan platform partai.

“Tampaknya sampai pemilu 2024 kemungkinan koalisi PDIP dengan PKS dan Demokrat belum bisa diwujudkan. Mengapa? Perjalanan sejauh ini menunjukkan bahwa koalisi yang terbangan selama ini lebih didasarkan atas komitnen antar ketua umum parpol ketimbang platform dan ideologi partai,” kata Siti Zuhro kepada Mata Indonesia News, Selasa 1 Juni 2021.

Hal ini didukung dengan pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto yang mengemukakan bahwa partainya tidak akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat karena basis ideologi yang berbeda. Ia menyatakan bahwa pihaknya lebih terbuka berkoalisi dengan Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan, Partai Amanat Nasional (PAN) lantaran memiliki kesamaan ideologi.

Hasto juga mengatakan bahwa PDIP merupakan partai ideologi yang bertumpu pada kekuatan massa.

“PDIP berbeda dengan PKS, karena basis ideologi beda sehingga sangat sulit koalisi dengan PKS,” kata Hasto.

Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang berupaya untuk membuat PDIP bisa berkoalisi dengan PKS serta Demokrat. Mengingat, syarat untuk berkoalisi dengan PDIP harus memiliki kesamaan ideologi dan perjuangan.

“Ini tegas-tegas saja supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut karena beda karakternya, beda nature-nya,” kata Hasto.

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Swasembada Pangan dan Energi Jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi Nasional

Indonesia menempatkan swasembada pangan dan energi sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan nasional. Langkah ini bukan sekadar ambisi politik, melainkan kebutuhan mendesak untuk membangun fondasi kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan dukungan geografis yang strategis, Indonesia memiliki modal kuat untuk mewujudkan cita-cita besar ini. Dalam evaluasi enam bulan awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi terhadap pencapaian luar biasa di sektor pangan dan energi nasional. Hasil produksi pangan telah berhasil melebihi proyeksi awal dengan capaian bersejarah berupa stok beras dan jagung terbesar yang pernah dimiliki Indonesia. Sementara itu, di sektor energi, peresmian operasional perdana sumur Forel dan Terubuk di wilayah Natuna berhasil menambah kapasitas produksi sebesar 20 ribubarrel minyak dan 60 juta standar kaki kubik gas harian. Prestasi ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki kapasitas nyata untuk mencapai kemandirian di kedua sektorvital tersebut. Konsep swasembada yang sesungguhnya tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhandomestik semata. Seperti yang ditegaskan ekonom INDEF Muhammad Rizal Taufikurahman, swasembada berarti kemampuan memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus menghasilkan surplus untuk ekspor. Definisi ini menempatkan Indonesia tidakhanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai produsen dan eksportir yang mampuberkontribusi pada pasokan global. Sektor pertanian telah membuktikan perannya sebagai tulang punggung ekonominasional. Sektor ini menjadi penyangga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Kontribusinya terhadap PDB menunjukkan bahwa investasi pada sektor ini akanmemberikan dampak berganda yang signifikan. Ketika produktivitas pertanianmeningkat, efeknya akan merambat ke sektor-sektor lain, menciptakan ekosistemekonomi yang lebih kuat dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini