Pakar: Kasus Edhy Prabowo Harus Jadi Momentum Siapkan Pembangunan Perikanan Presisi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Peristiwa penangkapan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo harus dijadikan momentum untuk menyiapkan mekanisme tata kelola pembangunan perikanan yang presisi.

Meski begitu, pengajar Fakultas Perikanan Institut Pertanian Bogor, Yonvitner mengaku prihatin dengan peristiwa penangkapan tersebut.

“Dalam hal tata kelola perikanan, baik soal presisi stok (mentoleransi bias), presisi tempat dan wilayah serta presisi output maupun pendapatan,” ujar Yonvitner saat berbincang dengan Mata Indonesia, Rabu 25 November 2020.

Menurut Yonvitner, upaya itu untuk memastikan tata kelola perikanan sesuai tujuan untuk menaikkan taraf hidup masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.

Sementara, Menteri KKP Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta setelah melakukan kunjungan ke Amerika Serikat (AS).

Dalam kunjungan itu, Edhy melakukan kerja sama dengan pusat penelitian kelautan Hawaii untuk meningkatkan produksi udang nasional pada 2024 nanti.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini