MATA INDONESIA, JAKARTA – Pakar Hubungan Internasional, Drs. Teuku Rezasyah, M. A, Ph.D mengatakan bahwa masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua akan selalu menjadi sorotan dunia. Meski begitu, menurutnya, tak ada satu negara pun di dunia yang tidak memiliki masalah HAM.
“Teori diplomasi mengatakan bahwa foreign policy begins at home. Apapun yang kita katakan di luar sana, tidak akan mempan jika dalam negeri Indonesia kacau,” tutur Drs. Teuku Rezasyah, kepada Mata Indonesia News.
“Tidak ada negara di dunia yang tidak memiliki masalah terhadap HAM. Semua negara punya masalah dengan HAM. Yang harus dunia ketahui adalah Indonesia secara sistematis menangani masalah HAM di Papua secara terstruktur, terlembaga, dan terencana,” ucapnya.
Teuku Rezasyah kemudian mengatakan bahwa isu HAM di Papua akan selalu digaungkan di dunia internasional. Pasalnya, pecahnya Indonesia itu baik untuk negara lain, di satu sisi Indonesia dituntut bekerja keras demi menjadi sebuah negara yang berdaulat dan bersatu.
“Banyak skenario dari luar yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Banyak juga skenario yang ingin mengintegrasikan seluruh wilayah di Papua, seperti Papua Nugini, Papua Barat, dan Provinsi Papua menjadi satu, negara tersendiri,” sambungnya.
Idealnya, kata Teuku Rezasyah, penanganan Papua itu terintegrasi, secara security dan insecurity. Security, misalnya, harus mampu membuktikan kepada dunia bahwa praktek HAM, praktek hukum, dan praktek kenegaraan di Papua sesuai dengan koridor hukum.
“Mengelola Papua bukan urusan satu atau dua tahun, itu intergenerasi. Apapun yang terjadi soal Papua, kita tidak bisa mengelak, publik sudah tahu. Tetapi dituntut diplomasi publik yang luar biasa dari Indonesia. Apapun keberhasilan yang terjadi di Papua harus dikomunikasikan ke dalam dan luar negeri, sehingga masyarakat Papua merasa bagian dari Indonesia,” tutur Teuku Rezasyah.
“Sehebat apapun Indonesia bekerja tentang Papua, tetap akan berantakan kalau dalam negeri tidak beres. Harus bekerja dengan baik sesuai dengan prinsip tata kelola pusat, pemerintah daerah, pembangunan benar-benar terencana, dan prinsip penugasan sesuai dengan right man for the right job,” ucapnya.
Teuku Rezasyah menilai bila Indonesia menjalankan skenario dengan baik, maka tidak akan ada lagi kasus di Papua. Hal ini juga akan membuat Papua merasa sebagai aktor di wilayah mereka sendiri.
Selain itu, Teuku Rezasyah mengatakan bahwa toleransi menjadi faktor penting lainnya. Seperti masyarakat non Papua, sudah seharusnya menerapkan prinsip di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung dengan menghargai adat istiadat dan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat setempat.
“Papua harus dikelola dengan lebih profesional dengan menempatkan orang Papua sebagai aktor pembangungan, kemudiaan penanganan Papua harus sesuai dengan sistem hukum nasional, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, indikatornya adalah SDGs (Sustainable Development Goals). Kalau Indonesia lebih tegas, maka ke depannya Indonesia akan lebih baik,” tuntas Teuku Rezasyah.
