MATA INDONESIA, SEOUL – Komite transisi Presiden Korea Selatan dihantam badai kritik dari penggemar BTS, ARMY. Alasannya, komisi tersebut mempertimbangkan untuk memasukkan BTS dalam upacara pelantikan Presiden terpilih Yoon Suk-yeol.
Lebih dari 1.000 komentar diposting di situs web komite transisi presiden yang memprotes rencana tersebut. Sebagian besar komentar berbunyi “upacara pelantikan bukan festival,” “BTS bukan mainan politisi,” atau “Jangan gunakan BTS secara politis.”
Ketika kontroversi berlanjut, pada Rabu (6/4) pukul 07.00 malam waktu setempat panitia mengatakan bahwa pihaknya tidak merencanakan penampilan BTS dan tidak pernah memberikan saran atau menghubungi agensi BTS terkait undangan pada upacara peresmian.
Namun, sekitar tiga jam kemudian, komite transisi Presiden Korea Selatan tampaknya mengubah rencana dengan mengatakan bahwa mereka meninjau untuk mengundang BTS tetapi belum dikonfirmasi.
Presiden Yoon juga mendapat kecaman ketika ia menjadi kandidat untuk masalah serupa pada Februari. Kantor Yoon menampilkan gambar kecerdasan buatan Yoon, yang merujuk pada grup BTS.
Kantor tersebut memposting video berjudul “AI Yoon Suk-yeol akan bergabung dengan ARMY (nama klub penggemar BTS) hati ungu” di saluran YouTube resmi Yoon. Setelah penggemar memprotes dengan mengatakan, “Letakkan video sebelum Anda kalah dalam pemilihan,” video itu pun dihapus.
Presiden terpilih, Yoon Suk-yeol bukanlah satu-satunya politisi yang berusaha mengambil keuntungan dari reputasi global boy band tersebut.
Ketika mantan Presiden Moon Jae-in mengunjungi PBB pada November tahun lalu, ia ditemani oleh BTS sebagai “utusan khusus presiden untuk generasi dan budaya masa depan.” BTS bahkan merilis video penampilan dari lagu mereka “Permission to Dance” setelah berpidato di Sidang Umum PBB.
Sebelum kembali, beberapa kalangan politik dan media mengajukan kritik atas perjalanan Moon dengan BTS. Mereka mengkritik Moon dengan mengatakan bahwa itu hanya “untuk pertunjukan,” dan dia secara politis menggunakan popularitas BTS.
Ketika kritik berlanjut, kantor kepresidenan menjelaskan bahwa PBB telah mengundang BTS. Pembebasan wajib militer BTS juga kerap menjadi subjek politisi selama audit parlemen.
Ketika beberapa politisi berusaha untuk meningkatkan popularitas grup idola dengan terus mengangkat masalah ini, Lee Nak-yon, mantan ketua Partai Demokrat, pada 2020 mendesak anggota parlemen untuk berhenti membahas masalah ini karena publik merasa tidak nyaman melihat diskusi berulang tentang BTS.
Pada Juni 2021, ketika Rep. Ryu Ho-jeong dari Justice Party menyebutkan RUU legalisasi tato dengan memposting foto Jungkook, anggota grup BTS, para penggemar memprotes dengan keras, dan mengatakan, “Jangan gunakan itu secara politis.”
Sang politikus bahkan meminta maaf kepada ARMY. Ryu mengatakan bahwa ia ingin mempromosikan RUU dengan cara yang lebih akrab, seperti diberitakan Korea Herald.